JAKARTA-Sebelum disahkan PSSI, pemain-pemain asing harus membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK). Karena itu, penerimaan negara dari pos tersebut diharapkan sudah mencapai 100 persen pada Kompetisi Liga Indonesia (KLI) 2007.

''Untuk musim depan tidak ada lagi pemain asing yang tidak memenuhi kewajibannya itu,'' kata Sekjen PSSI Nugraha Besoes di Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia tidak memungkiri bahwa pada musim kompetisi 2005 dan 2006 penerimaan negara dari DPKK jauh dari mencukupi. Bahkan pada KLI 2005 sempat beredar sinyalemen PSSI melakukan penggelapan pajak dari para pemain asing.

''DPKK itu bukan merupakan pajak penghasilan, namun bagian dari tarif yang dibebankan negara untuk para pendatang dari luar negeri yang berdomisili secara tetap. Jadi bisa itu ekpatriat atau atlet, seperti pemain sepak bola," tegas Nugraha.

Pada musim kompetisi 2006, penerimaan negara dari sektor tersebut baru mencapai 60 persen. ''Ada pemain yang langsung membayarkan DPKK-nya ke Depnaker melalui Bank BNI, atau melalui klub serta agennya masing-masing,'' lanjutnya.

Rapat Pengurus

Tarif DPKK adalah 100 dolar AS untuk setiap pemain per bulanya. Jika seluruh pemain asing yang merumput di Liga Indonesia 2006 memenuhi kewajibannya, total penerimaan negara mencapai sekitar Rp 3 miliar.

Jumlah itu didapat dengan memperhitungkan 244 pemain asing yang bermain di 28 klub Divisi Utama dan 32 tim Divisi I pada musim kompetisi 2006 membayar semua.

Untuk musim 2007, jumlah pemain asing yang akan merumput di Liga Indonesia bahkan akan meningkat, mencapai 280 orang.

Dalam rapat pengurus harian PSSI Rabu (18/10) malam lalu, masalah minimnya pembayaran DPKK dari para pemain asing termasuk yang dibicarakan secara mendalam. Ketua Umum Nurdin Halid pada kesempatan itu menegaskan pemain asing yang tidak memenuhi pembayarann DPKK tidak akan disahkan.

Dia bahkan mengusulkan agar pembayarannya untuk musim kompetisi 2007 bisa langsung dikompensasikan dari nilai kontrak tiap pemain.

''Begitu menekan kontrak dengan klubnya, kalau perlu langsung dipotong untuk pembayaran DPKK,'' ujarnya saat itu.(wgm-22)