- Dua tahun sudah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berjalan. Inilah momentum untuk mengevaluasi kinerjanya. Mengevaluasi dan kemudian memberi masukan sangatlah penting untuk perbaikan ke depan, sebab pemerintahan ini masih akan berjalan tiga tahun lagi. Hampir tidak mungkin dijatuhkan karena telah dipilih langsung oleh rakyat kecuali terjadi pelanggaran konstitusi. Jadi rasanya akan lebih baik bila semua kritik dan sorotan itu juga disertai usulan langkah konkret solusinya. Jangan sekadar mencari kesalahan atau titik lemah seperti dilakukan banyak politikus senior yang berseberangan.

- Berbagai jajak pendapat dilakukan, termasuk yang terakhir oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang hasilnya menggambarkan peningkatan kepercayaan dan kepuasan publik kepada pemerintahan SBY-Kalla. Tentu saja hasil itu belum memberikan atau mencerminkan situasi yang menyeluruh. Namun dari gambaran yang ada, harus secara jujur diakui, pemerintahan ini telah berusaha keras menyelesaikan berbagai persoalan yang datang bertubi-tubi di tanah air. Dari bencana alam yang begitu besar melanda dan memakan banyak korban hingga persoalan ekonomi yang makin tertekan dengan adanya kenaikan harga BBM dan sebagainya.

- Penilaian atas kinerja haruslah mempunyai tolok ukur yang jelas. Juga perlu dilakukan secara fair dalam arti mengakui keberhasilan dan tetap mengungkap kelemahan. Dalam hal politik dan keamanan, tampaknya sudah cukup banyak dirasakan hasilnya. Penyelesaian konflik di Aceh merupakan sesuatu yang patut dicatat sebagai sebuah prestasi. Demikian juga ketenangan di wilayah lain, termasuk Papua, meskipun masih ada gangguan di Poso. Sementara itu di bidang ekonomi, kestabilan makro tidak bisa dimungkiri menjadi modal yang baik untuk melangkah ke depan. Inflasi rendah, suku bunga turun, indeks saham memecahkan rekor, dan rupiah pun stabil.

- Memang pertumbuhan ekonomi belum secepat yang diharapkan. Namun angka sekitar 5,5 persen juga bukan sesuatu yang teramat buruk. Apalagi pemerintah berhasil melunasi seluruh utang International Monetary Fund (IMF) sehingga bisa lebih bebas dan mandiri dalam merumuskan kebijakan. Sayangnya, kestabilan dan perbaikan di tingkat makro belum berdampak di tingkat mikro. Investasi masih terhambat dan gerak sektor riil belum lancar. Pasar masih lesu dengan daya beli rendah, sedangkan perbankan belum mampu mengembalikan fungsi intermediasinya. Karena itu, tingkat pengangguran masih sangat tinggi, demikian juga jumlah penduduk miskin.

- Dalam soal penegakan hukum, komitmen SBY-JK sebenarnya cukup meyakinkan. Sayangnya dalam implementasinya masih terasa begitu banyak kendala. Pemerintah sendiri tak bisa melakukan banyak intervensi. Padahal kenyataannya, wajah hukum kita masih sangat buram. Banyak kasus yang tak jelas kelanjutannya. Ada kesan tebang pilih dan upaya politisasi. Sementara itu lembaga-lembaga hukum malah saling bertabrakan seperti antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di satu sisi menggambarkan kemajuan, namun di sisi lain justru banyak menimbulkan masalah baru.

- Menilai sebuah pemerintahan tak bisa dilepaskan dari persoalan sistem sosial, politik, dan hukum dalam arti luas. Amandemen konstitusi tak sepenuhnya positif dalam arti memberikan kekuatan kepada pemerintah agar bisa berjalan efektif. Sementara itu proses pembelajaran dalam banyak hal masih berlangsung. Sangat mungkin pemerintahan SBY-Kalla akan stabil sampai akhir periode selama dukungan politik di Senayan dipertahankan. Namun tetap saja perlu penggantian menteri-menteri yang kurang bisa bekerja atau menunjukkan kinerja yang efektif. Juga jangan sampai rivalitas SBY dan JK terlalu dini menghadapi Pilpres 2009 sehingga akan mengganggu jalannya pemerintahan.