LARANGAN bagi para pejabat negara dan penyelenggara negara untuk menerima bingkisan (parsel), yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai protes. Para pengusaha dan karyawan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Parsel Indonesia (APPI) melakukan demonstrasi ke kantor KPK beberapa waktu lalu.

Mereka mempertanyakan kebijakan itu, karena dianggap me-matikan usahanya, bahkan me-nutup mata pencaharian ribuan pekerja yang menggantungkan hidup dari usaha pembuatan parsel. Pascapelarangan KPK pada tahun 2004, omzet para pengusaha parsel anjlok hingga 60 persen.

Sebetulnya budaya memberi bingkisan/hadiah kepada para kerabat dan saudara sudah ada sejak dulu, dan menjadi tradisi turun-temurun yang dianut masyarakat Indonesia. Di lingkup pedesaan, kita mengenal budaya punjungan setiap menjelang lebaran, atau ketika ada saudara yang sedang mempunyai hajat.

Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan, kekerabatan, dan pemberitahuan mengenai adanya hajatan yang akan dilangsungkan saudaranya tersebut.

Permasalahan kemudian muncul, ketika budaya punjungan itu diberikan berkaitan dengan jabatan yang melekat pada seseorang. Seorang pejabat tinggi negara akan menuai masalah kalau menerima bingkisan parsel dari pengusaha yang kemungkinan diuntungkan oleh adanya pemberian bingkisan itu. Misalnya tendernya bisa diloloskan dengan mudah.

Di sinilah terletak peluang terjadinya tindakan korupsi dan kolusi yang terjalin antara pejabat negara dan koleganya. Memang tidak bisa serampangan kita mengklarifikasi setiap pemberian bingkisan sebagai peluang terjadinya perilaku korupsi.

Tapi setidaknya ada peluang korupsi pada pemberian bingkisan yang diwujudkan dalam bentuk parsel.

Protes APPI jelas menunjukkan bahwa komitmen kita untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi sangatlah kecil. Dukungan yang kita berikan kepada pemerintah ternyata hanya besar di tataran retorika belaka, tidak dalam ranah tindakan nyata.

Bukankah selama ini kita selalu gembar-gembor dan menuntut pemerintah menutup peluang terjadi korupsi sekecil apa pun. Kalau diindikasi bahwa dalam parsel terdapat peluang korupsi, mengapa kita tidak mau berkorban sedikit demi kepentingan negara yang lebih besar?

Kita harus menyadari, dampak korupsi bagi masa depan bangsa ini sangat mengkhawatirkan. Ia bisa menjadi petaka berkepanjangan bagi eksistensi bangsa, jika kita masih memberi peluang tumbuhnya budata korupsi tersebut.

Untuk mempersempit ruang gerak terjadinya korupsi diperlukan langkah-langkah yang menuntut pengorbanan kita sebagai anak bangsa.

Dalam kasus ini, bisa jadi menuntut pengorbanan dari para pengusaha dan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari usaha bingkisan dan parsel.

Jika cara pandang kita hanya sesaat, mungkin pengorbanan itu menjadi sangat berat karena terkait dengan sumber pencaharian hidup. Namun jika kita memandang dari perspektif kepentingan bangsa secara keseluruhan, niscaya pengorbanan itu belumlah seberapa.

Oleh karena itu, kita bisa memandang kasus ini dari dua titik pandang. Apakah kita akan memandangnya dari kepentingan pribadi dan golongan, atau kepentingan bangsa secara menyeluruh? Di sinilah terletak kedewasaan kita dalam memilih sikap yang tepat. (32)