JAKARTA-Pemerintah dinilai lamban dalam membangun infrastruktur gas di dalam negeri, sehingga permintaan pasokan gas domestik kurang terpenuhi optimal. Untuk itu pemerintah diminta segera mengeluarkan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sekaligus menjamin pasokan gas dalam negeri.

"Infrastruktur (distribusi) gas yang sudah dirancang harus segera dijalankan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertambangan, Gito Ganindito, di Jakarta, Rabu. Dia menanggapi lambannya pembangunan infrastruktur gas dan defisitnya pasokan di dalam negeri dibandingkan permintaan.

Gito menambahkan, permintaan gas di dalam negeri akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan naiknya harga minyak mentah dunia. Apalagi kini sudah menjadi energi alternatif yang mudah, murah, dan bersih. "Eksplorasi gas itu, baru dilakukan jika ada permintaan dan sudah ada pembelinya. Karena itu, pemerintah harus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur."

Ia menilai positif apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan membangun sejumlah ruas pipanisasi gas dari Sumatera ke Jawa. Di antaranya masih dalam proses pembangunan serta rencana pipanisasi Kalimantan Timur ke Jawa. Namun pembangunannya harus dipercepat dan pemerintah perlu mendukung melalui bantuan pembebasan tanah. Selain itu perlu kepastian sumber gas yang ada dipasok untuk domestik, apalagi jika pembelinya sudah ada dan banyak.

"Pemerintah bisa membuat ketentuan setingkat Keputusan Menteri (Kepmen) yang menyatakan sumber gas yang dieksplorasi harus mengoptimalkan pembeli domestik dibanding ekspor agar investasi (infrastruktur) tidak mubazir," ujarnya.

Pemerintah, kata Gito, mestinya segera melakukan pemetaan yang jelas dan terus melakukan audit mengenai sumber gas dan cadangannya yang akurat, utamanya di Kalimantan Timur (Kaltim). Audit ini untuk memberikan kepastian pasokan.

Jawa Tengah

Hal senada dikemukakan Perencana Senior Bidang Energi di Bappenas, Hanan Nugroho yang mengatakan, infrastruktur gas sangat penting. Studi Bappenas tahun 2005 menyimpulkan untuk mengatasi kebutuhan gas yang terus meningkat di Jawa, ada urutan alternatif yang paling ekonomis. Pertama, melalui pipanisasi gas bumi dari Kaltim ke Jateng.

Kedua, jika permintaan terus meningkat, baru membangun terminal penerimaan LNG di Jawa Barat untuk menerima LNG dari berbagai sumber, termasuk impor. Ketiga, membangun terminal penerima di Jawa Timur. "Pipanisasi dan terminal penerima nantinya akan saling melengkapi," katanya.

Menyinggung distribusi gas dari Kaltim ke Jateng harus menggunakan pipanisasi, Hanan mengatakan berdasarkan literatur yang ada, angkutan gas di bawah 2.000 mmscfd (juta kaki kubik per hari), lebih baik mengangkut dengan pipa. Apalagi jaraknya sekitar 1.260 km dan gas dari Kaltim-Jateng akan mengangkut sekitar 1.000 mmscfd. "Memang di Bontang (Kaltim) sudah beroperasi liquefaction plant (pabrik pendinginan gas menjadi LNG) terbesar di dunia dengan kapasitas 22,4 ton per tahun. Tapi mengapa tidak dibangun terminal penerima di Jawa," katanya.

Hal itu, kata Hanan, karena dari keseluruhan biaya terminal penerima lebih mahal akibat adanya proses pendinginan, biaya angkut kapal, regasifikasi, dan pembangunan terminal penerimanya.

Lebih jauh dia mengatakan, transmisi pipa Kaltim-Jateng tidak berdiri sendiri, tapi terintegrasi dengan sistem jaringan transmisi gas dari Sumatera-Jabar-Jateng-Jatim, yang dibangun hampir serentak dan ditargetkan selesai 2009.

"Jaringan pipa Sumatera-Jawa-Kalimantan di masa datang akan membentuk hubungan interkoneksi yang efisien. Interkoneksi ini menghubungkan sumber gas ke konsumen di In donesia yang akhirnya tidak hanya memperkuat pasokan energi, tapi juga mendukung berkembangnya industri di dalam negeri." (wa-33)