SIDOARJO - Proses pembuangan lumpur dan air akibat semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas ke Kali Porong kembali terhambat. Sebab, mesin pompa penyedot lumpur dan air ngadat akibat tersumbat sampah plastik, dan pipa penyuplai air ke kolam penampungan (pond) bocor.

Akibat bocornya pipa itu, terpaksa pembuangan lumpur dan air ke Kali Porong dengan pompa itu terpaksa dihentikan.

Padahal, pada Minggu (15/10) malam, sekitar pukul 21.00, telah dilakukan uji coba pembuangan lumpur dan air ke Kali Porong, dan berhasil.

Sampah plastik yang menyumbat pipa berasal dari pond yang lumpurnya akan dialirkan ke Kali Porong. Akibatnya, mesin pompa ngadat dan tak bisa beroperasi.

Menurut salah seorang operator pompa, Ambotang, sebenarnya pompa itu sudah mulai bekerja sejak pukul 21.00 Minggu malam hingga pukul 05.00 Senin pagi. Sekitar pukul 08.00 pompa kembali dinyalakan, namun pada pukul 11.05 pompa macet.

"Setelah dicek, ternyata banyak sampah plastik yang menyumbat pipa penyedot," ujarnya.

Dia juga mengatakan, ketika mesin pompa menyedot air dan lumpur dengan kedalaman di bawah 40 cm, mesin pompa mampu berfungsi optimal. Sebab, kondisi lumpur relatif cair karena campuran airnya cukup banyak. Namun pada kedalaman lebih dari 40 cm, mesin tak bisa beroperasi maksimal karena tingginya kepadatan lumpur.

Kepekatan lumpur itu mengakibatkan mesin pompa tak bisa berjalan optimal. "Apalagi, debit Kali Porong saat ini sedang kecil karena musim kemarau," katanya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kemungkinan rusaknya rel KA di sepanjang kawasan yang diterjang luberan lumpur panas Porong, Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur Panas Porong akan berkoordinasi dengan manajemen PT KAI Daerah Operasi VIII.

Bayar THR

"Kami segera melakukan koordinasi dengan PT KAI Daops VIII untuk membicarakan masalah pengamanan rel dari lumpur dan aspek lainnya," kata juru bicara Timnas Rudy Novrianto.

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno meminta PT Lapindo Brantas membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ribuan karyawan pabrik yang tidak lagi bekerja lantaran tempat kerja mereka terendam lumpur.

Permintaan pemerintah itu disampaikan Erman menjawab pertanyaan wartawan, seusai menyerahkan bantuan korban gempa Rp 500 juta kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedung Wilis, Kepatihan, Pemprov DIY.

Menurut Erman, 27 pabrik dengan 3.400-an karyawan di Sidoarjo tidak lagi beroperasi karena terendam lumpur panas. Para karyawannya, kata dia, juga terpaksa di-PHK karena pabrik mereka praktis tidak bisa beroperasi lagi.

Dalam rapat kabinet, kata Erman, kasus Lapindo selalu dibahas. Jadi, selama para karyawan itu menganggur, PT Lapindo Brantas bertanggung jawab terhadap hak-hak mereka.

''Upah selama mereka tidak bekerja harus tetap dibayar, dan hak mereka untuk mendapatkan THR, juga harus segera dipenuhi. Untuk masalah ini, kami juga terus memantau,'' kata Erman. (G14,sgt-60n)