KOMISI E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja (kunja) ke Provinsi Riau dan Kota Batam 12 -15 Oktober lalu, berikut catatan Widodo Prasetyo yang menyertai kegiatan itu.

BAGI orang Jawa, tiada kondisi yang menyenangkan selain merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Bertemu orang tua, saudara, dan teman sepermainan merupakan kesempatan dan kenikmatan yang tak terbandingkan.

Situasi seperti itu tak mungkin dirasakan di tanah rantau. Itu pulalah yang dirasakan Siti Kolifah (19), TKI asal Desa Candiroto, Kecamatan Tretep, Temanggung yang telah dua tahun bekerja di Malaysia. "Kontrak kerja saya habis. Seharusnya bisa pulang Lebaran ini, tapi paspor saya ditahan agen (biro pengerah tenaga kerja) dengan bermacam alasan. Saya menduga akan diperkerjakan lagi sebagai TKI ilegal," katanya ketika bertemu rombongan Komisi E DPRD Jateng yang mengunjungi Shelter milik Pemkot Batam.

Shelter (Pusat Pelayanan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak) di Jl Sutami Sekupang-Batam itu merupakan tempat penampungan TKI bermasalah dan perempuan korban trafficking. Siang itu, saat anggota Komisi E DPRD Jateng singgah, Siti sedang berkumpul dengan 16 perempuan penghuni lainnya.

Shelter Pemkot Batam didirikan pada 2004, berdasarkan Perda No 2/2001 mengenai Pengendalian TKI. Tempat itu untuk transit dan cukup representatif. Selain kamar untuk istirahat, dilengkapi pula dengan dapur, ruang pertemuan, dan kamar kecil yang bersih. Seluruh lantai telah dikeramik. Pemkot Batam mengganggarkan Rp 2 miliar untuk menangani perempuan korban tindak kekerasan.

Di sebuah kamar dengan ranjang berderet, Siti duduk lesehan. Gadis lulusan SD itu pun selanjutnya bercerita. Dua tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia harus dilaluinya dengan berat. Gadis hitam manis itu harus berkerja di tiga rumah sekaligus.

"Kontraknya cuma dengan satu majikan. Namun majikan memerintahkan untuk bekerja pula di rumah saudaranya yang lain. Maka, begitu kontrak selesai, saya berniat pulang ke Tretep. Apalagi mau Lebaran. Saya ingin hari raya bisa kumpul keluarga," kata perempuan dengan empat saudara itu.

Selepas menyelesaikan tugas sesuai dengan kontraknya, dia pun berniat pulang. Namun agen tak membolehkannya pulang. Paspor milik anak pasangan Mahren dan Surijem itu ditahan. Alasannya bermacam-macam. Suatu kali beralasan bahwa paspor telah jatuh ke laut. Lain waktu, perusahaan pengerah tenaga kerja itu menyatakan paspor Siti telah hilang.

Merasa ada ketidakberesaan, dia lari dari agen dan melapor ke kepolisian. Sementara itu gajinya 350 ringgit/bulan telah dia kirimkan kepada orang tuanya. Nasiblah yang lalu membawanya ke Batam.

Keberuntungan pulalah yang kemudian menuntunnya bisa berada di Shelter milik Pemkot Batam itu bersama 16 orang lainnya. Dia tercatat masuk pada 11-12 Oktober lalu.

Di tempat itu, ada pula warga dari Brebes, Sarni namanya. Gadis kelahiran 9 Februari 1982 itu mengaku pada awalnya dijanjikan akan diperkerjakan di Singapura, namun kenyataannya agen membawanya ke Johor dengan jenis pekerjaan yang tak sesuai dengan janji semula. "Saya melarikan diri sehingga gaji selama bekerja tidak dibayar," katanya tanpa mau menyebutkan jenis pekerjaannya selama di Johor.

Trafficking

Posisi Batam yang merupakan wilayah Indonesia yang terdekat dengan Singapura dan Malaysia membuat daerah itu selalu kebanjiran TKI bermasalah. Menurut Asisten Administrasi Umum Pemkot Batam Zulkifli MSi, persoalan TKI bukan hanya menyangkut bidang pekerjaan yang bermasalah, namun juga kasus penganiayaan secara fisik, psikis, dan soal trafficking (perdagangan orang).

"Kondisi Batam yang sedang berkembang menjadikan daerah ini sebagai tempat transit. Korban yang rata-rata perempuan itu tergiur oleh janji, namun pada kenyataannya hanya mendapatkan penganiayaan."

Menurutnya, hingga Oktober ini 19 orang masuk Shelter. Sementara itu pada 2004 juga tercacat 19 orang. Dia mengungkapkan, tidak hanya wanita Jateng yang menjadi korban, perempuan dari Banten, Bengkulu, Jatim, Jabar, Kaltim, Lampung, Aceh, Jambi, Sulsel, dan Sumatra Barat juga termakan "rayuan ringgit Malaysia dan dolar Singapura". Sampai tahun ini tercatat 201 orang yang telah menjadi korban. (46n)