PERBEDAAN Hari Raya Idul Fitri 1427 H tampaknya sudah tak terelakkan lagi. Keputusan PP Muhammadiyah untuk melaksanakan shalat id pada 23 Oktober dengan mendasarkan pada hisab wujudul hilal, membuka peluang adanya dua hari raya. Sementara itu, ketentuan pemerintah yang mendasarkan pada hisab imkanurrukyat kemungkinan akan meng-istikmal-kan (menggenapkan-Red) puasa Ramadan 30 hari, dan baru berhari raya keesokan harinya.

Manakah yang benar?

Pakar hisab rukyat Jateng Drs KH Imam Hambali memaparkan, penetapan Idul Fitri 1427 -baik Senin maupun Selasa- memiliki dasar yang kuat.

Muhammadiyah mendasarkan penetapan 1 Syawal Senin (23/10) pada keberadaan hilal berdasarkan hisab yang sudah berada di atas ufuk, walaupun baru sebagian wilayah Indonesia barat dan sebagian Indonesia tengah. Sementara itu, menurut ormas Persatuan Islam (Persis), Idul Fitri jatuh pada hari Selasa (24/10) karena didasarkan pada hisab yang menetapkan harus menunggu di atas ufuk untuk seluruh wilayah Indonesia.

Menolak

''Rapat Lajnah Falakiyah PBNU di Lembang, Bandung, beberapa waktu lalu merekomendasikan kepada pengurus NU dan pemerintah untuk menolak kesaksian hilal pada hari Ahad 22 Oktober. Sementara itu, penetapan Idul Fitri oleh pemerintah masih menunggu hasil rukyat akhir Ramadan yang dilanjutkan sidang itsbat (penetapan), Jumat (22/10) mendatang,'' kata dia.

Terkait dengan kemungkinan ''bakda loro'' itu, Slamet, dosen Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Walisongo, dihadirkan dalam diskusi di Masjid Agung Semarang atau lebih populer dengan sebutan Masjid Kauman, Minggu (15/10) petang. Selain dia, dihadirkan pula Ketua Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyah PWNU Jateng Ahmad Izzuddin MAg.

''Bagaimana menyikapi perbedaan itu? Kaidahnya jelas, ketetapan hakim atau pemerintah bersifat mengikat dan bisa menghilangkan perbedaan. Nah, kalaupun tetap terjadi perbedaan, maka perlu dikembangkan sikap tasamuh, saling menghormati dan menghargai,'' katanya.

Izzuddin menjelaskan, di seluruh Indonesia tinggi hilal dari ufuk mar'i untuk awal Syawal 1427 berkisar antara minus 0 derajat 30 menit sampai plus 0 derajat 36 menit. Di Pantai Ujungnegoro, Batang, ketinggian hilal mar'i 0 derajat 21 menit, sedangkan di menara Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) tinggi hilal 0 derajat 19 menit.

''Karena hilal sedemikian rendahnya, berdasarkan penelitian Dr Thomas Djamaluddin, sangat kecil kemungkinan bisa dirukyat. Oleh karena itu, bagi yang mendasarkan rukyat seperti NU, ya harus istikmal (menggenapkan puasa-Red),'' kata pengasuh Pesantren Daarun Najaah, Jrakah, Tugu tersebut.

Tiga Kali

Merunut sejarah, kata Izzuddin, perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri bukan kali pertama ini terjadi. Dalam catatan dia, paling tidak perbedaan semacam itu pernah terjadi tiga kali. Pada 1992 (1412 H), ada yang berhari raya Jumat (3/4) mengikuti Makkah, ada yang Sabtu (4/4) sesuai dengan hasil rukyat NU, dan ada pula yang Minggu (5/4) mendasarkan pada hisab imkanurrukyat. Tahun berikutnya adalah 1993 (1413 H) dan 1994 (1414 H), penetapan awal Syawal juga mengalami perbedaan pendapat.

Dipaparkan pula, khilafiyah semacam itu juga terjadi pada saat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI, yakni untuk penetapan Idul Adha 1420 H. Pemerintah menetapkan Hari Raya Qurban jatuh pada 16 Maret 2000, sedangkan PBNU menetapkan pada 17 Maret.

''Ketika memulai awal Ramadan 1422 H, pada 2001, banyak kalangan yang dibuat bingung. Bagaimana tidak, sebagian umat Islam telah mulai shalat tarawih pada Kamis (15/11), ternyata pemerintah menetapkan awal bulan Puasa jatuh pada Sabtu (17/11),'' ujar mahasiswa S-3 PPS IAIN Walisongo itu.

Ketika itu, kata Izzuddin, Muhammadiyah yang mendasarkan pada hisab wujudul hilal menjalankan puasa mulai Jumat (16/11), sedangkan NU yang berdasarkan rukyat dan pemerintah yang berpedoman pada hisab imkanurrukyah menetapkan awal Ramadan pada 17 November.

''Soal mau pakai yang mana, terpulang pada keyakinan dan kemantapan masing-masing. Kalau ikut yang Senin, berarti hari itu haram berpuasa dan wajib iftar (membatalkan puasa-Red). Kalau ikut Selasa, berarti hari Senin wajib berpuasa Ramadan. Yang terpenting, saya kira, bagaimana menumbuhkan sikap memahami dan menumbuhkan toleransi dalam rangka ittifaq fil ikhtilaf, tetap satu dalam perbedaan.'' (Achiar M Permana-64n)