TOKYO - Beberapa negara Senin kemarin langsung melaksanakan amanat resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai sanksi terhadap Korea Utara. China memeriksa kargo di perbatasan negeri itu. Petugas pabean China menggeledah truk-truk dari Korut yang hendak masuk ke wilayah China.

China lebih khawatir dengan kemungkinan gelombang pengungsi dari Korut sebagai dampak sanksi itu. Karena itu, China kemarin mulai membangun pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan dengan Korea Utara untuk mencegah eksodus pengungsi.

Pagar itu dibangun di kota perbatasan China, Dandong, yang merupakan pintu gerbang menuju Korut, sejak Rabu lalu, atau dua hari setelah Korut mengumumkan telah melakukan tes nuklir. Itu merupakan yang pertama kali bagi China membangun pagar kawat berduri di perbatasan dengan Korut.

Pagar setinggi 2,5 meter tersebut merentang sepanjang 20 kilometer di tepian Sungai Yalu. Seorang penduduk di Dandong mengatakan, para penjaga perbatasan dikerahkan membangun pagar itu. ''Saya melihat satu peleton tentara China membangun pagar Rabu lalu,'' kata seorang penduduk.

Di Jakarta, Pemerintah Indonesia berharap Korea Utara berkerja sama dalam melaksanakan resolusi nomor 1718 itu dan segera melaksanakan perundingan enam negara.

Hal itu dikemukakan juru bicara Departemen Luar Negeri Desra Percaya di Senin kemarin. Desra mengatakan, Indonesia terikat melaksanakan resolusi tersebut. ''Pemerintah memahami dan memperhatikan resolusi nomor 1718. Dalam salah satu bab disebutkan bahwa resolusi tersebut wajib dilaksanakan, maka sebagai anggota PBB, pemerintah akan melakukan dan melaksanakan kewajiban tersebut,'' kata Desra.

Saat ditanya mengenai keberadaan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Korea Utara, Desra mengungkapkan sejauh ini belum ada kewajiban pemerintah menarik duta besar dari Korea Utara.

Langkah Simbolik

Namun, China merasa tidak perlu melaksanakan secara menyeluruh sanksi-sanksi itu. Menurut Xu Guangyu dari lembaga Perhimpunan Perlucutan dan Kontrol Senjata China, langkah-langkah pemeriksaan itu bukan tindakan nyata. ''Itu lebih bersifat simbolik saja,'' kata dia. ''China tidak menjalin transaksi perdagangan senjata dengan Korea Utara, jadi tidak banyak langkah praktis yang perlu dilakukan. Korea Utara tahu perasaan kami.''

Menurut data di kepabeanan China, perdagangan senjata hanya merupakan bagian sangat kecil dari volume perdagangan kedua negara yang mencapai 1,5 miliar dolar AS.

Sementara itu, Australia menyatakan akan melarang kapal-kapal Korut memasuki wilayah negeri itu. Menteri Luar Negeri Alexander Downer mengatakan, pemerintah Australia bisa melakukan inspeksi atas kapal-kapal Korut berdasarkan ketentuan Inisiatif Keamanan Proliferasi.

Jepang sedang membahas cara-cara pemeriksaan kargo Korut. Bagi Jepang, tindakan seperti itu tetap harus disesuaikan dengan konstitusi negeri itu yang lebih bersemangat perdamaian.

Tidak Bakal Dicabut

Sanksi terhadap Korea Utara agaknya tidak bakal dicabut kendati ada perubahan sikap dari Pyongyang. Dubes AS untuk Jepang Thomas Schieffer mengatakan walaupun Korut kembaii ke perundingan enam negara, hal itu tidak cukup untuk mengakhiri sanksi-sanksi PBB.

Korut secara prinsip setuju menghadiri perundingan enam negara pada September 2005. Perundingan itu bertujuan menghapuskan program senjata nuklirnya dengan imbalan insentif bantuan, jaminan keamanan dan janji hubungan diplomatik yang lebih baik.

Perundingan di antara dua Korea, Jepang, China, Amerika Serikat dan Rusia itu terhenti kembali November 2005. Pyongyang sejak itu memboikot perundingan-perundingan.

Schieffer mengatakan, Amerika mengharapkan Jepang memainkan peran penting dalam pemberlakuan sanksi-sanksi itu. ''Kami mengerti bahwa Jepang memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus terkait dengan konstitusinya," katanya. ''Tidak gampang bagi mereka untuk masuk dalam rezim sanksi seperti negara-negara lainnya. Namun, saya yakin Jepang akan dapat mencari satu jalan untuk ikut serta dalam menekan Korut,'' tambahnya. (rtr-ant-gn-25)