RESMIKAN PLTU: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai menekan bel tanda peresmian pengoperasian PLTU Tanjung Jati B di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara, Sabtu (14/10). Turut menyaksikan peresmian itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Dirut PLN Eddi Widiono, Gubernur Mardiyanto, dan Site General Manager SWJO J Tanimoto.(30m)

JEPARA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, 100 juta jiwa penduduk Indonesia yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, sampai kini belum bisa menikmati listrik. Itu terjadi karena infrastruktur listrik nasional belum merata.

Presiden mengungkapkan hal itu saat meresmikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara, Sabtu (14/10). Presiden yang datang bersama istri itu didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN Sugiharto, Gubernur Jateng Mardiyanto, Bupati Jepara Hendro Martojo, serta jajaran direksi PT PLN Persero.

Tampak pula Dirut PT PLN Persero Eddi Widiono, investor pembangunan PLTU Tanjung Jati B, yaitu PT Central Java Power beserta kontraktor utama Sumitomo Wasamitra Joint Operation (SWJO). Hadir Site General Manager SWJO J Tanimoto.

Presiden juga mengatakan, berdasar rasio elektrifikasi nasional, infrastruktur listrik yang ada saat ini hanya memenuhi 55 persen dari total penduduk Indonesia. Karena itu, pemerintah akan mencanangkan program percepatan pembangunan infrastruktur bidang kelistrikan untuk bisa menutup kebutuhan listrik nasional.

Total investasi kelistrikan pada 2006-2010 itu mencapai Rp 170 triliun dan 60 persennya berbentuk pembangunan instalasi produksi listrik berskala besar, seperti PLTU Tanjung Jati B. PLTU itu dibangun dengan biaya 1,6 miliar dolar AS (sekitar Rp 15 triliun). Rencananya, PLTU akan beroperasi selama 23 tahun. Kapasitas produksinya juga tertinggi di Indonesia, yakni 2x660 MW. Energi itu dihasilkan oleh dua unit instalasi yang ada. Produksi listrik PLTU itu untuk memenuhi kebutuhan listrik Jawa-Bali-Madura.

Presiden menjelaskan, total produksi listrik nasional yang tersalurkan ke masyarakat dalam 10 terakhir, hanya 25.000 megawatt (MW). Produksi listrik dari seluruh instalasi yang ada tak bisa mencukupi dan masih sangat jauh dari harapan. "Karena itu, dalam tiga sampai empat tahun ke depan, produksi akan ditingkatkan lagi, dengan pembangunan sejumlah PLTU di Jawa dan di luar Jawa. Total kapasitasnya 10.000 MW," ungkap Presiden.

Jika bisa terpenuhi, pasca-2009, produksi akan mendekati angka permintaan listrik nasional. Hal itu mendesak diupayakan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Sebab kebutuhan listrik industri berskala kecil, menengah, dan besar akan tercukupi.

"Motor" Infrastruktur

Secara khusus, Presiden berharap PT PLN Persero bisa menjadi "motor" untuk menyediakan infrastruktur produksi listrik, terutama yang berbahan bakar relatif murah dan ramah lingkungan. Sentra-sentra produksi listrik dengan bahan bakar lokal sangat diperlukan, terutama untuk kawasan-kawasan tertinggal.

Presiden mencontohkan bahwa di Kabupaten Yahokimo Papua yang penduduknya pernah dilanda kekurangan pangan beberapa waktu lalu, kini terdapat teknologi listrik lokal dengan memanfaatkan tenaga surya. Tomohon Sulawesi Utara juga sukses membangun instalasi produksi listrik dengan memanfaatkan limbah biomassa sebagai bahan bakar.

"Melihat potensi ini, kami meminta menteri terkait untuk terus berprakarsa mengembangkan sentra-sentra produksi listrik dengan memanfaatkan bahan bakar yang tergali dari daerah setempat. Ini juga amat penting untuk menggerakkan roda perekonomian daerah pedesaan," ujar Presiden.

Pembangunan PLTU dengan bahan bakar batu bara juga disebut sebagai salah alternatif, terutama pada saat bahan bakar minyak (BBM) sangat terbatas. Pemerintah juga akan terus berusaha mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan memanfaatkan sumber bahan bakar non-BBM. Terlebih, negara dihadapkan dengan kenyataan harga minyak dunia terus meroket.

Presiden juga mengimbau suluruh rakyat Indonesia untuk menghemat energi, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Imbauan itu didukung dengan Inpres No 10/2005 tentang Penghematan Energi. "Kenyataannya, permintaan listrik sangat tinggi, sedangkan penyediaan amat terbatas. Jangan sampai kita menjadi negara yang boros dalam penggunaan energi."

Cadangan minyak Indonesia, lanjut dia, hanya 1,2 persen dari cadangan minyak dunia. Cadangan itu hanya mampu bertahan 18-20 tahun ke depan. Untuk gas, tinggal 60 tahun dan batu bara 150 tahun.

Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi alternatif, yakni bioenergi, dengan memanfaatkan bahan bakar nabati seperti jarak, singkong, tebu, dan kelapa sawit. Selain itu juga energi surya dan limbah biomassa.

Penggunaan energi alternatif itu pada akhirnya akan mengurangi subsidi APBN untuk listrik yang selama ini cukup besar. Sebab masih menggunakan energi minyak. "Beberapa tahun lalu, APBN banyak tersedot untuk pembayaran utang dan subsidi, sehingga pembiayaan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur untuk masyarakat menjadi berkurang. Di samping itu, pemerintah juga menghindari kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tiap tahun," tutur dia.

Presiden juga berharap, manajemen operasional PLTU Tanjung Jati B memperhatikan lingkungan dan masyarakat. "Binalah masyarakat sekitar dengan program pengembangan masyarakat. Hindarkan mereka dari segala dampak lingkungan agar tetap hidup nyaman," pinta dia.

Sebelum peresmian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan penghargaan kepada tiga orang yang ikut membantu menyukseskan pembangunan PLTU.

Mereka adalah Bupati Jepara 1991-1996 almarhum Bambang Purwadi yang diwakili putranya Yani Subiantoro Bambang Purwadi, Bupati Jepara Hendro Martojo yang terus mendukung sejak masih menjadi Asisten I Setda, serta Ketua PCNU Jepara KH Nuruddin Amin yang ikut memfasiltasi penyelesaian persoalan saluran tegangan ekstratinggi (SUTET) 500 kv di Jepara. (H15,kar-46m)