JAKARTA-Selama ini pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) pemain asing yang merumput di Liga Indonesia ternyata lebih banyak dibebankan kepada klub. Itu dilakukan mengingat banyak pemain asing yang menolak memenuhinya.

Kurangnya kepedulian itu menjadi penyebab utama minimnya perolehan negara dari pembayaran DPKK.

Padahal, seperti dituturkan Ketua Pengelola Persija Jakarta Pusat Firman Hutajulu, karena sudah dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) maka wajib hukumnya bagi pemain asing di Liga Indonesia untuk memenuhi aturan tersebut.

"Dia memperoleh bayaran yang besar dari kontraknya dengan klub, jadi tidak logis kalau untuk mengeluarkan 100 dolar AS saja setiap bulannya tidak mampu," kata Firman, seraya berharap para pemain asing Persija memenuhi kewajibannya membayar DPKK.

"Hanya mungkin mekanismenya lewat agen mereka masing-masing, sehingga tidak sampai ke saya," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPKK merupakan penerimaan resmi negara dari tenaga kerja asing (TKA) yang berdomisili di Indonesia untuk sekian lama. Besarnya 100 dolar AS per orang setiap bulan, dan diserahkan ke bendaharawan Depnaker melalui bank yang ditunjuk.

Pemerintah melalui Depnaker sebenarnya sudah membebankan kewajiban memenuhi DPKK ini kepada pesepak bola asing yang berkiprah di Liga Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Namun, realisasinya tak selalu mulus.

Memprihatinkan

Pada musim kompetisi 2005, misalnya, penerimaan negara dari sektor itu jumlahnya jauh dari harapan. Padahal, pemain mancanegara yang berkiprah di Liga Indonesia pada musim kompetisi 2005 sama dengan tahun ini, yakni 284 orang.

Dalam musim 2006, penerimaan negara dari DPKK ini juga masih memprihatinkan. Hanya 60-an pemain yang memenuhi kewajiban membayar rata-rata Rp 11 juta/tahun.

Menurut keterangan Udik Djanuantoro, asisten manajer Persekabpas Pasuruan, rata-rata pemain asing di Liga Indonesia enggan bersikap take and give.

"Mereka maunya mengambil banyak uang dari kita, tetapi untuk mengeluarkannya lagi susah," kata Udik, yang mengaku terpaksa harus menanggung pembayaran DPKK para pemain asingnya. "Kalau tidak dibayarkan, bisa saja mainnya seperti ogah-ogahan," katanya.

Wakil Sekjen PSSI Kaharuddin Syah menegaskan, sudah semestinya pemain asing memenuhi kewajibannya membayar DPKK. "Jumlahnya tidak seberapa dibandingkan penghasilan mereka," tegasnya.

Dia melukiskan kesulitan yang akan dihadapi PSSI nantinya jika jadi mengharuskan pemain asing dikenai pajak penghasilan (PPh), seperti diwacanakan sejumlah pihak sekarang. (wgm-22)