JAKARTA - Sebelum melakukan lawatan ke Amerika Serikat (AS) untuk menjelaskan perkembangan dan kendala penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Munir, Suciwati dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Jumat ini.

Ketika dihubungi di Jakarta, Kamis kemarin, Suciwati menyatakan sudah mendapatkan kabar pertemuan dengan SBY tersebut langsung dari Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng.

''Yang jelas, sebelum berangkat ke AS, pada Jumat sore pukul 18.45, saya akan bertemu dengan SBY terlebih dahulu,'' katanya.

Dalam pertemuan itu dia akan mendesak kembali keseriusan SBY dalam mengungkap kasus Munir yang sudah dua tahun tidak kunjung terbuka tabir misterinya.

''Saya akan mendesak SBY untuk memimpin langsung tim revitaliasasi kasus Munir yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian,'' ujarnya.

Selain itu, dia juga akan memberikan laporan terbaru dan berbagai kendala dalam pengungkapan kasus Munir kepada Presiden SBY. ''Saya juga akan mendesak SBY untuk menyelidiki percakapan 41 kali sambungan telepon antara Pollycarpus dan salah seorang mantan Deputi V BIN Muchdi PR,'' jelas Suciwati.

Disinggung tentang agendanya ke Amerika Serikat selama sembilan hari, dia mengatakan akan mencari dukungan dan terobosan hukum baru dengan memberikan perkembangan terbaru soal penyelesaian kasus Munir ke Dewan HAM PBB dan Sidang Umum PBB di New York.

''Selain itu, saya juga akan mewakili Munir untuk menerima penghargaan dari Human Right First atas dedikasinya dalam berbagai kasus HAM.''

Selama di AS, Suciwati akan meminta bantuan hukum internasional dari para anggota Dewan HAM PBB. ''Bantuan tersebut sangat diperlukan, apalagi kasus Munir ini juga terjadi di Belanda dan Singapura,'' tandasnya.

Menerbitkan Keppres

Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, untuk bisa menyelesaikan kasus Munir, Kontras mendesak SBY untuk melakukan inisiatif dengan menerbitkan keputusan presiden (keppres) terhadap beberapa dokumen negara.

''Ini penting supaya percakapan rahasia antara Pollycarpus dan Muchdi PR yang terjadi sebanyak 41 kali bisa segera terungkap,'' katanya.

Pengungkapan rahasia pembicaan tersebut diperlukan untuk menunjukkan apakah ada keterlibatan negara dalam kasus pembunuhan terhadap Munir.

''Saya ingin mengetahui apakah percakapan antara Muchdi PR dan Pollycarpus itu memang atas dasar kemauan BIN atau negara,'' tambahnya.

Sedangkan Ikrar Nusa Bhakti dari Simpul Aliansi Nasional untuk Demokrasi Intelijen (SANDI) mendesak pemerintah untuk menempatkan pengungkapan kasus pembunuhan Munir sebagai salah satu prioritas pertama dalam program penegakan HAM di Indonesia. Kasus tersebut menjadi salah satu tolok ukur keseriusan pemerintah untuk menuntaskan agenda reformasi sektor keamanan Indonesia.

Selama ini, negara ketakutan atas simbol-simbol intelijen yang diciptakan oleh negara sendiri.

''Akibatnya, ketakutan negara itu menjelma menjadi ketakutan personal yang kemudian diatasi oleh negara melalui cara-cara represif,'' tandasnya.

Karena itu, lanjut Ikrar Nusa Bhakti, SBY juga tidak pantas menerima hadiah Nobel Perdamaian karena tidak mampu mengungkap kasus Munir. (H27-49n)