SM/Muhammadun Sanomae BEROPERASI: PLTU Tanjung Jati B telah beroperasi.

Presiden SBY besok akan meresmikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati (TJ) B yang berlokasi di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Berikut laporan berseri yang ditulis Muhammadun Sanomae dan Sukardi seputar PLTU TJ B.

PADA 1994-1997, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani 27 kontrak dengan produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Proyek-proyek itu berlokasi di sistem Jawa-Bali, ada 19 IPP dengan total kapasitas 9760 MW (megawatt), Pulau Sumatra lima IPP 790 MW, dan Pulau Sulawesi 305 MW.

Di sistem Jawa-Bali telah beroperasi PLTGU Cikarang sejak 1996, namun berhenti pada 1998 karena PT PL kelebihan kapasitas, PLTP Salak sejak 1997, dan PLTP Darajat, PLTU Paiton I, dan PLTU Paiton II, PLTP Wayang Windu yang beroperasi sejak tahun 2000. Di sistem Sulawesi ada PLTGU Sengkang yang beroperasi sejak 1997 dan PLTD Pare Pare sejak 1998.

PLTU TJ B di Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara adalah salah satu proyek yang dibangun pada 1996 dan direncanakan bisa operasi pada 1999. Pembangunan proyek sempat terealisasi, namun hanya sebatas pembukaan lahan. Krisis moneter 1997 menyebabkan banyak industri pengguna listrik menghentikan operasinya. Akibatnya, PT PLN mengalami kelebihan kapasitas, di samping kesulitan likuiditas untuk memenuhi pembayaran kepada produsen listrik swasta.

Berdasarkan rekomendasi International Monetery Fund (IMF), pemerintah melalui Keppres No 39/1997 akhirnya menunda kegiatan beberapa proyek. PLTU TJ B adalah salah satu yang ditunda pembangunannya.

Sumitomo Coorporation (SC)-WME Joint Operation (JO), yang kemudian menjadi kontraktor utama milik PT Central Java Power (CJP) akhirnya mengambil alih dan siap melanjutkan pembangunan PLTU TJ B, setelah muncul kebijakan restrukturisasi PLN. Pada Mei 2003 PT PLN dan PT CJP bersepakat untuk membangun kembali.

Pencanangan dilanjutkannya kembali proses pembangunan PLTU TJ B itu dilakukan oleh Presiden RI Megawati pada 10 Juli 2003. Bersamaan dengan peresmian proyek yang berlokasi di PPLTU TJ B Tubanan, Presiden mencanangkan restrukturisasi 26 proyek listrik swasta se-Indonesia. PLTU TJ B, pada Oktober ini pembangunan konstruksi telah selesai.

Site General Manager SC-WME JO J Tanimoto melalui manajer lapangan Bambang Wijanarko mengatakan, selama masa konstruksi itu PT PLN hanya berposisi sebagai supervisor teknis, sedangkan PT CJP melalui SC-WME JO adalah kontraktor utama dengan beberapa kontraktor pendukung.

Empat kontraktor pendukung utama adalah BW/BVI Babcok Wilcock Black and Veatch International yang bertanggung jawab atas suplai material antara lain berupa boiler dan conveyor (alat pembawa batu bara dari dermaga ke penampungan), MESIJO bertangung jawab pada engineering, SWTG pada turbin generator, SWBE pada pemasangan boiler, dan MHI pada cerobong. Total kontraktor pendukung 74 perusahaan, dan 63 di antaranya perusahaan domestik.

"Pada masa puncak tahap konstruksi pada Mei 2005, proyek ini menyerap tenaga sekitar 4.000 orang yang 97% di antaranya dari masyarakat lokal, sedangkan sisanya dari Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan India," kata Bambang dalam konferensi pers di ruang kerja Bupati Jepara Hendro Martojo, Kamis (12/10).

Dalam realisasinya, selama masa konstruksi, proyek tersebut menggunakan lebih kurang 13 ton besi baja, 250 km kabel dari berbagai jenis dan ukuran, dan beton cor seberat 297.000 ton. Pihak manajemen proyek masih enggan menyebutkan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan dua unit PLTU Tanjung Jati B (2 x 660 MW). Pada awal pembangunan, biaya pembangunan mencapai 1,7 miliar dolar AS (saat itu kurs 1 dolar AS berkisar Rp 2.400).

Untuk PLTU, kapastiatas itu merupakan yang terbesar se-Indonesia. Kapasitas tersebut masih lebih besar dibanding dengan PLTU Suryalaya dan PLTU Paiton yang hanya masing-masing berkapasitas 600 MW.

Satu unit instalasi di PLTU TJ B, kata Bambang, telah beroperasi sejak awal Oktober dan produksi listriknya telah dikomersialkan, sedangkan satu unit lagi akan resmi beroperasi pada awal November mendatang. Setelah masa konstruksi, operasional PLTU akan diambil alih oleh PT PLN dengan masa kelola 23 tahun. Selama itu, PT PLN akan menjual listrik kepada masyarakat dan membayar cicilan kepada PT CJP.

Ada pilihan yang memungkinkan PT PLN menguasai sepenuhnya PLTU pada masa setelah 23 tahun operasi, setelah lunas membeli dari PT CJP.

Pada masa operasional, PT PLN akan dibantu PT Medco selaku operator dan pengawas, Jetty Management sebagai pengelola dermaga, dan Coal Handling sebagai penyuplai batu bara.

Manajer Operasional PT PLN Agus Wahyono mengatakan, kapasitas 2x660 MW itu mampu memenuhi sembilan sampai 10% kebutuhan listrik nasional. Asumsinya, produksi listrik rata-rata per tahun 80% dari total kapasitas.

"Persentase pemenuhan listrik PLTU TJ B terhadap kebutuhan listrik nasional ini mengacu pada beban puncak Jawa-Bali pada 2005 yang mencapai 14.000-15.000 MW," jelas dia.

Harga listrik dengan bahan bakar batu bara itu juga jauh lebih murah daripada produsen listrik dengan bahan bakar minyak. Diprediksikan PLTU TJ B harga listrik per kwh (kilo watt hour) hanya

sekitar Rp 400, sedangkan listrik dengan bahan bakar minyak bisa mencapai Rp 1.000/kwh.

Namun, PT PLN masih belum bisa memberikan penjelasan lebih terperinci, apakah dengan tambahnya produksi listrik dengan harga murah dari PLTU tersebut akan bisa menjamin tarif dasar listrik (TDL) tidak akan naik.

"Soal kenaikan TDL ini memang kami belum bisa memberikan pernyataan. Sebab, ini murni kebijakan pemerintah," katanya.

Jawaban itu disampakan saat mananggapi pertaanyaan pers bahwa selama ini kenaikan TDL terus membebani sektor industri, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Jika produksi listrik tercukupi atau bahkan melimpah, dengan harga relatif lebih murah, mengapa masih terus ada kenaikan TDL? Itu penting agar proyek nasional di bidang kelistrikan itu sejalan untuk membantu pertumbuhan perekonomian yang banyak juga ditentukan oleh mati hidupnya sektor perindustrian.

Agus Wahyono juga mengatakan, dalam jangka lebih kurang setahun ke depan, akan ada jatah listrik khusus untuk setiap daerah di Jateng dari produksi PLTU. Unit transmisi 500 kv yang ada di Ungaran akan diteruskan dengan unit transmisi berskala lebih kecil ke beberapa daerah dengan tegangan 150 kv.

Di Jepara misalnya, sebagai lokasi tapak, akan dibangun khusus transmisi 150 kv dan diturunkan menjadi 20 kv untuk menyuplai 50 mega volt ampere (mva).

Untuk Kabupaten Jepara saat ini, kebutuhan listrik untuk Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) PLN Jepara dan UPJ PLN Bangsri mencapai 80% dari kapasitas 90 mva -terdiri atas travo 60 mva dan 30 mva- yang ada di Gardu Induk (GI) Ngabul, Jepara.

PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B akan mengganti trafo 30 mva di GI Ngabul dengan trafo 60 mva, sedangkan trafo 30 mva akan dipasang di dekat PLTU TJ B untuk mengalirkan listrik ke wilayah Bangsri dan ke timur yang selama ini voltasenya sering turun hingga 165-170 volt dari tegagan normal 220 V.

Kebutuhan listrik Jepara diprediksikan akan terus naik dalam jangka 5 -10 tahun ke depan. "Kontribusi ini sangat positif, selaras, dan mendukung upaya pembangunan daerah," kata Bupati Jepara Hendro Martojo. (41n)