SEOUL - Korea Utara mengancam akan melakukan tindakan balasan yang lebih keras terhadap Jepang. Pyongyang melontarkan ancaman itu Kamis kemarin, sehari setelah Tokyo memberlakukan sanksi baru terhadap Korut.

Dengan sanksi baru itu, Tokyo melarang kapal-kapal Korut berlabuh di pelabuhan Jepang. Tokyo juga melarang impor dari Pyongyang. Sanksi-sanksi itu segera berlaku efektif setelah disetujui kabinet Jepang Jumat ini.

''Kami akan melakukan kebijakan balasan yang keras,'' kata Song Il Ho, utusan Korut untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Jepang, dalam wawancara dengan kantor berita Jepang Kyodo kemarin. ''Kami tidak pernah membual dalam hal ini.''

Song mengatakan, Pyongyang menganggap tindakan Tokyo itu lebih serius ketimbang negara-negara lain, karena Jepang telah melakukan kekejaman selama penjajahan 1910-1945 terhadap Semenanjung Korea.

Dia menjelaskan, Pyongyang mengamati dengan seksama kebijakan-kebijakan yang dibuat Shinzo Abe yang menjadi perdana menteri Jepang mulai bulan lalu. Abe dikenal berpandangan keras terhadap Korut.

Song menyatakan, Korut tidak akan melakukan perundingan normalisasi dengan Jepang apabila sanksi-sanksi itu tetap diberlakukan. Pembicaraan normalisasi kedua negara mengalami kebuntuan akibat terganjal isu penculikan warga Jepang oleh agen rahasia Korut selama 1970-an dan 1980-an.

Di lain pihak, Amerika Serikat dan China kemarin berselisih pendapat mengenai sanksi terhadap Korut.

China, yang semula sekutu dekat Pyongyang, telah mengutuk keras tes bom nuklir Korut. Beijing juga setuju perlunya sanksi terbatas terhadap Korut. Namun China menganggap rancangan resolusi baru yang diusulkan AS terlalu jauh.

Duta Besar AS untuk PBB John Bolton menginginkan resolusi PBB itu divoting Jumat ini. Namun China berpendapat voting tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat. Beijing berharap, 15 negara anggota Dewan Keamanan bisa membahas lebih dalam rancangan resolusi itu.

Persiapan Korsel

Sementara itu, militer Korea Selatan kemarin meningkatkan persiapan untuk menangkis kemungkinan serangan nuklir setelah Korut melakukan uji coba bom nuklir.

Media lokal melaporkan, fokus strategi militer Korsel saat ini adalah peningkatan persenjataan untuk menangkis setiap peluncuran hulu ledak nuklir dari Korut.

''Kita harus mengubah situasi di sini. Sangat alami untuk memeriksa kesiapan militer agar sesuai dengan perubahan situasi,'' kata juru bicara Gabungan Kepala Staf Militer Korsel. ''Kami telah mempersiapkan berbagai laporan sejak Korut mengumumkan uji coba nuklir. Rincian laporan itu tetap rahasia.''

Kantor berita Yonhap melaporkan, kantor Gabungan Kepala Staf telah memberikan penjelasan kepada Menteri Pertahanan Yoon Kwang Ung pekan ini mengenai peningkatkan kesiagaan militer untuk menghadapi kemungkinan serangan nuklir Korut.

Kantor itu menyatakan Seoul perlu mengubah rencana darurat yang dibuat Amerika Serikat dan Korsel. Selain itu, Seoul juga harus memastikan senjata yang mampu menangkis serangan nuklir.

Rencana AS-Korsel yang disusun tahun 2002 itu bertujuan menyingkirkan pemimpin Korut Kim Jong Il dan mengalahkan militer Korut, andaikan negara komunis itu menyerbu Korsel. Namun rencana itu tidak menyinggung soal perang nuklir.

''Pengembangan senjata baru dibutuhkan untuk menghadapi sistem peluncuran bom nuklir,'' kata pejabat Kementerian Pertahanan kepada koran Korea Herald kemarin.

Korsel telah meningkatkan kemampuan rudal, mempercanggih kapabilitas intelijen militer dan kemampuan komunikasi militer. (rtr-ant-ben-26)