JAKARTA - Sebanyak 51 kabupaten yang tertimpa bencana alam, pascakonflik, dan daerah perbatasan, mendapat dana Rp 8-9 miliar melalui program pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK). Hal itu diungkapkan Menteri Negara (Meneg) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Saifullah Yusuf di Jakarta kemarin.

Dari 51 kabupaten yang mendapat program itu, 19 di antaranya mendapat bantuan khusus. Kabupaten-kabupaten itu berada di Aceh karena tertimpa bencana tsunami. Sementara 34 kabupaten lainnya, tersebar di berbagai provinsi seperti DIY dan Jateng, daerah pascagejolak Poso dan Maluku, serta perbatasan seperti di Sambas.

Dana yang dibutuhkan selama tiga tahun untuk program itu, menurut Saiful, Rp 1,1 triliun. Dana itu termasuk bantuan hibah Bank Dunia. ''Untuk peningkatan pendidikan, kesehatan dan prasarana,'' tambah dia. (di-49m)

Nasib Obligor BLBI Segera Ditentukan

JAKARTA -Delapan obligor masih mangkir memenuhi kewajibannya untuk membayar utang 100 persen kepada pemerintah. Padahal mereka dijanjikan akan dibebaskan dari segala tuntutan hukuman.

Sejauh ini, hanya ada beberapa debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang baru sebatas berkomitmen untuk membayar utang. Karena itu, pemerintah akan segera bersikap untuk menentukan nasib delapan pengutang tersebut.

"Ada kemajuan, termasuk dari beberapa obligor yang akan membayarkan kewajibannya," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Selasa (10/10). Menurut Menkeu, belum direalisasikannya pembayaran para obligor itu karena masih ada perbedaan pendapat mengenai jumlah kewajiban yang dibayar.

Delapan obligor tersebut adalah Marimutu Sinivasan (Bank Putra Multikarsa senilai Rp 1,13 triliun), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian, Rp 615,443 milyar), Atang Latief (Bank Indonesia Raya, Rp 325,45 milyar), Lidia Muchtar (Bank Tamara, Rp 202,802 milyar), Omar Putirai (Bank Tamara, Rp 190,169 milyar), Adisaputra Januardy dan James Januardy (Bank Namura Yasonta, Rp 123,042 milyar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Bank Istimarat, Rp 492 milyar). (bn-60a)

Muhaimin Ancam Recall Kubu Anam

JAKARTA - Recalling terhadap sejumlah anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan dilakukan setelah Idul Fitri. Kendati demikian, masih terbuka peluang bagi anggota DPR yang bersedia melakukan sumpah setia atau baiat ulang.

Demikian dikatakan Ketua DPP PKB Muktamar Semarang Effendi Choirie di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (11/10). Menurut dia, recall dilakukan terhadap kader DPP PKB di DPR yang selama ini dianggap membangkang, menyerang bahkan merusak PKB, di antaranya Idham Cholied, AS Hikam, Anas Yahya, Saleh Abdul Malik, dan Zunatul Mafrukhah.

Choirie mengatakan, recall terhadap mereka dilakukan setelah melalui pendekatan persuatif. Proses recall itu sendiri akan dilakukan secara bertahap. (H28,di-49m)

Lawan Allah, Bangsa Akan Hancur

SEMARANG- Terjadinya perlawanan terhadap Allah SWT dan Rasulullah merupakan titik awal hancurnya suatu komunitas atau bangsa. Rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Dr H Noor Achmad MA menyatakan hal itu dalam tarawih keliling Badan Amalan Islam (Tarling BAI) Jateng di Wisma Perdamaian Jl Imam Bonjol, semalam.

Noor Achmad mengungkapkan persoalan itu terkait adanya lomba membuat karikatur Nabi Muhammad SAW oleh bangsa-bangsa barat seperti yang dilansir berbagai media, akhir-akhir ini. Selain itu, kehancuran suatu bangsa juga disebabkan oleh munculnya kezaliman, telah terjadi kufur nikmat dalam suatu komunitas, munculnya hidup mewah melampuai batas, dan hidup sombong yang menjadikan kesia-siaan.

Salat Isya dan tarawih diimami oleh Prof Dr Muchoyyar HS MA. Tarling BAI putaran ke-18 tersebut berbarengan dengan peringatan ''Nuzulul Quran Tingkat Provinsi Jateng''. (H7-60)