BANGKOK - Thailand akan tetap dalam keadaan perang selama sekitar sebulan lagi saat pemerintah pascakudeta memperkirakan kekacauan politik berakhir, kata Menteri Pertahanan Boonrawd Somtas Rabu kemarin.

''Kami tidak bisa mencabutnya sekarang meski situasinya tampak tenang. Masih ada gelombang di bawah air,'' jelasnya kepada wartawan. ''Saya kira keadaan itu perlu dipertahankan sebulan lagi. Kami perlu menunggu situasinya benar-benar tenang.''

Boonrawd tidak memberikan perincian tentang aliran politik yang mungkin diterapkan terhadap Thaksin Shinawatra, yang digulingkan 19 September lalu. Thaksin telah mundur sebagai ketua partai Thai Rak Thai.

Oposisi terhadap kudeta terlihat di jalan-jalan Bangkok, tempat beberapa pekan demonstrasi jalan terhadap Thaksin menyebabkan kebuntuan politik. Thaksin dua kali memenangi pemilihan berkat dukungan kuat di daerah pedalaman.

Militer turun tangan. Mereka menyatakan kekhawatirannya bahwa kerusuhan massal terjadi karena para pendukung Thaksin di pedesaan makin mengusik.

Tentara yang dikerahkan untuk menggulingkan Thaksin disambut dengan bunga dan makanan, namun tak satu pun ditangkap berdasar keadaan perang. Militer melarang pertemuan politik lebih dari lima orang sejak kudeta September lalu.

Demo di Bangkok

Rabu kemarin, hanya 12 orang yang datang ke Monumen Demokrasi Bangkok untuk demo menentang keadaan perang dan meletakkan karangan bunga di kakinya pada peringatan sembilan tahun ''Konstitusi Rakyat'' yang dibatalkan militer.

Tiga polisi menyaksian dari kejauhan dan 20 agen intelijen mengambil gambarnya, namun tidak ada penangkapan.

''Saya tidak menganggapnya sebagai pertemuan politik. Itu hanyalah peletakan karangan bunga yang bisa terjadi setiap saat di monumen ini,'' kata Kapten Polisi Ubonthep kepada Reuters.

Pemerintahan baru di bawah PM Surayud Chulanont menyatakan ingin segera mencabut keadaan perang, namun menyerahkan masalah itu pada militer, yang mengendalikan keamanan.

Jenderal Winai Phattiyakul, salah satu pemimpin kudeta, menjelaskan kepada wartawan bahwa dinas-dinas keamanan mempertimbangkan risiko pencabutan keadaan perang sebelum memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

''Kami perlu mendengar informasi dari kedua dinas keamanan dan Kementerian Luar Negeri sebelum mengambil keputusan,'' kata Winai.(rtr-niek-26)