- Tentu bukan tanpa alasan kuat mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengambil alih sejumlah perkara di Jawa Tengah. Paling tidak, elemen nonpemerintah Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Prof Dr Nyoman Serikat Putra Jaya SH telah menyuarakan desakan tersebut.

- Apa komentar kita ketika mendengar kabar Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima pendaftaran 27 parpol baru. Apa perlu jumlah partai sebanyak itu? Tentu ini pemikiran spontan dan mungkin agak awam. Juga sama sekali bukan bermaksud melawan demokrasi yang tak boleh membatasi jumlah papol. Apa boleh buat, kesan negatif tak terhindarkan.

SISTEM transportasi dikembangkan untuk memenuhi pelayanan publik. Dituntut mampu menghasilkan jasa yang lancar, aman, nyaman, andal dan berkemampuan tinggi, serta dilaksanakan secara terpadu, tertib, efektif dan efisien dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, memperlancar mobilitas manusia, barang dan jasa.

TAYANGAN keagamaan di televisi disamping menampilkan materi ajaran agama dan nasihat kepada umat, sekaligus dituduh bermuka dua dalam menumpangtindihkan idealisme dan pragmatisme. Meski ada unsur hiburan dan pendidikan namun kental terasa manipulasi kesadaran publik untuk mendapatkan keuntungan.

Rubrik ini bebeberapa waktu lalu ada tulisan Sdr Mugi Widodo berjudul ''Uang Kembalian'' yang berisi keberatan konsumen atas tidak dikembalikannya sisa uang pembelian baik di SPBU mau pun di pusat perbelanjaan. Nominalnya memang kecil, misal pecahan Rp 25, Rp 50, Rp 65. Cuma, karena kelipatannya banyak, maka jumlahnya pun jadi besar.