SEMARANG - Salah satu penyebab realisasi pembangunan jalan tol Semarang-Solo lambat adalah kurangnya koordinasi serta komunikasi antara Pemprov Jateng, Pemerintah Pusat (Departemen Pekerjaan Umum), dan Komisi V DPR RI.

Hal itu diakui oleh anggota Komisi V DPR RI Taufik Kurniawan kepada Suara Merdeka, Jumat (29/9), ketika dihubungi lewat telepon seluler.

Ia mencontohkan, sejauh ini belum ada rapat kerja atau audensi yang melibatkan ketiga pihak itu, terutama khusus membahas proyek jalan tol Semarang-Solo.

''Pemprov Jateng kurang proaktif ketika muncul persoalan di wilayahnya. Hal ini berbeda dari pemprov lainnya, seperti Jawa Timur yang hampir sebulan sekali melakukan rapat kerja dengan anggota Komisi V. Sementara Pemprov Jateng, tidak pernah memanfaatkan peluang itu,'' tutur anggota DPR asal Jawa Tengah ini.

Kurang Memanfaatkan

Harapan Komisi V DPR RI, ruas jalan dengan panjang 75 kilometer itu segera terwujud. Karena itu, komunikasi serta koordinasi antara Dinas Bina Marga, PT Jasa Marga selaku investor, dan Komisi V DPR, harus semakin intensif.

''Kebetulan di Komisi V ada paguyuban anggota DPR asal Jateng. Selama ini, Pemprov kurang memanfaatkannya. Padahal dalam rapat kerja, kami bisa memberi penekanan kepada Departemen Pekerjaan Umum, khususnya PT Jasa Marga agar jalan tol itu segera dibangun,'' ungkap pimpinan Fraksi PAN DPR ini.

Lebih lanjut Taufik mengemukakan, ruas jalan tol Semarang-Solo termasuk prioritas yang harus direalisasikan. Karena itu, Komisi V ingin membantu agar proyek itu cepat terealisasi. (G17-60m)