logo SUARA MERDEKA
Line
Sabtu, 30 September 2006 KEDU & DIY
Line

Bantuan untuk Guru Dicairkan di BKK/BPR

TEMANGGUNG- Bantuan kesejahteraan untuk tenaga kependidikan, baik guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (GTT), mulai Oktober ini akan dicairkan melalui rekening di BKK/BPR (badan kredit kecamatan/bank perkreditan rakyat).

Sebelumnya, bantuan tiap bulan Rp 150.000/orang dari APBD II itu dicairkan melalui bendahara UPT Dinas Pendidikan di kecamatan bagi sekolah negeri, dan bendahara di Pengawas Pendidikan Agama Islam/Swasta (PPAIS) bagi sekolah swasta.

"Kebijakan pencairan uang bantuan melalui BPR/BKK itu untuk ketransparanan," kata Direktur BPR/BKK, Eko Puspoko, di ruang kerjanya, kemarin.

Menurutnya, dengan mentransfer uang bantuan langsung ke rekening orang yang berhak menerima itu diharapkan pencairan lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, transfer itu melalui lembaga formal yang secara resmi berkaitan dengan soal keuangan atau perbankan. Semula pencairannya melalui bendahara dinas, sehingga dinilai kurang transparan," ujarnya.

Sosialisasi BPR

Selain itu, Pemkab juga ingin menyosialisasikan lembaga BPR/BKK kepada para pendidik. Dengan demikian, bila mereka membutuhkan kredit bisa menjadi nasabahnya. Karena BPR/BKK itu BUMD Kabupaten Temanggung, keuntungan kredit itu pun nanti akan disumbangkan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mengatakan, bila mengambil kredit, mereka wajib mengangsur setiap bulan. Caranya, bisa memberikan kewenangan kepada BPR/BKK untuk memotong uang bantuan bulanan tersebut.

"Kalau berharap titipan bantuan ini menjadi likuiditas (modal) jangka panjang bagi kami, tidaklah mungkin. Sebab, sehari setelah keseluruhan dana itu kami terima dari Pemkab, harus segera disalurkan kepada penerimanya. Jadi, tidak ada kesempatan lagi untuk memutarnya," tutur dia.

Jumlah keseluruhan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Temanggung yang selama ini menerima bantuan kesejahteraan adalah 3.293 orang. Uang yang dikeluarkan oleh Pemkab untuk pembayaran Rp 403,9 juta/bulan. Sekitar 95% lebih GTT dan PTT itu kini membuka rekening di kantor cabang dan pembantu BPR/BKK tingkat kecamatan. Mereka dikenai ongkos administrasi pembukaan tabungan berupa tamades plus itu Rp 25.000. "Pengambilan uang bantuan itu nanti bisa di kantor cabang dan kantor pembantu," tambahnya.(H24-66)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA