PURWOREJO - Evaluasi penerapan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dilakukan pemerintah, beberapa hari lalu. Dari hasil evaluasi diketahui, banyak terjadi penyimpangan terhadap penerapannya.

Anggota Komisi X DPR RI, HM Daromi Irdjas SH, menginformasikan hal itu, kemarin. Di antaranya diketahui, sejauh ini pencairan dana itu ada beberapa keterlambatan. Dia memberikan gambaran, secara nasional, sampai saat ini baru 71% dana BOS yang sudah dicairkan, sedangkan pencairan dana bantuan kepada murid (BKM) SLTA baru 60%.

Menurut data yang dia miliki, BOS di Jawa dan Bali sudah tersalurkan sampai Agustus lalu, sedangkan luar Jawa dan Bali malah sudah mencairkan dana BOS sampai September ini.

''Saya heran, kenapa di Jawa malah baru sampai Agustus. Padahal pencairannya langsung dari BKN ke rekening sekolah masing-masing,'' katanya.

Penyebab keterlambatan pencairan, kata dia, data jumlah siswanya tidak benar. Berdasarkan hasil rapat evaluasi, diketahui banyak sekolah yang menggelembungkan jumlah siswanya. ''Itu hampir merata di seluruh provinsi,'' imbuhnya. Hal itu perlu diusut pihak yang berwenang. Apalagi BOS itu untuk kepentingan banyak murid.

Penyimpangan lain yang ditemukan di lapangan, masih ada sekolah yang belum memiliki izin operasional, tetapi ternyata ada yang menerima BOS.

Persoalan itu bisa muncul, menyangkut soal kejujuran dari sekolah dan kejelian Dinas Pendidikan. Sebab kalau belum ada izin operasional, mestinya belum diajukan untuk mendapatkan dana BOS.

''Sekolah bisa saja usul, tetapi Dinas Pendidikan dalam mengoreksi data harus lebih jeli dan teliti. Mestinya Dinas Pendidikan melakukan cek lapangan,'' tandasnya.

Persoalan lain, lanjutnya, ditemukan penggunaan dana BOS belum sesuai dengan petunjuk. Misalnya, untuk membayar guru PNS. Yang boleh menerima BOS hanya guru honorer. Ada juga dana BOS yang dipinjam untuk kepentingan pribadi guru atau kepala sekolah.

Pengawasan

Ada pula temuan, banyak sekolah yang tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS. Misalnya saja dana BOS untuk belanja fiktif. Seolah untuk kegiatan sesuai dengan petunjuk, tetapi ternyata fiktif.

Temuan yang paling menonjol, menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) itu, masih banyak sekolah yang meski sudah menerima BOS, belum ada upaya menurunkan iuran bulanannya.

Padahal tujuan BOS itu untuk meringankan beban siswa, tapi banyak sekolah tetap nekat juga. (yon-39n)