JABIR Alfaruqi menulis dengan judul menarik "Sulitnya Mendamaikan Kiai Politik"( SM, 9/9/2006) Dari judul itu sepintas Jabir menganggap kiai yang menceburkan diri ke "dunia politik" sangat sulit untuk diatur. Jika mereka terlibat dalam konflik dengan orang/kelompok lain akan sulit didamaikan.

Jabir mencontohkan para kiai yang selama ini terlibat dalam kemelut internal di Partai Kebangkitan Bangsa, antara PKB kubu hasil muktamar Semarang pimpinan Abdurrahman Wahid-Muhaimin Iskandar melawan PKB kubu hasil Muktamar Surabaya pimpinan Abdurrahman Chudlori-Choirul Anam.

Jabir benar bahwa konflik di partai warga nahdliyyin tersebut bisa subur dan berlarut-larut karena salah satunya tidak lepas dari peran para kiai dan ulama. Bahkan salah satu kubu sering mengatasnamakan ulama dan kiai dalam mengungkapkan pernyataannya di media massa.

Dalam benak penulis muncul pertanyaan: apakah seorang kiai tidak boleh ikut politik, karena saat mereka terlibat konflik mereka susah diatur dan ingin menang sendiri? Padahal dunia politik ya dunia kepentingan yang sarat dengan konflik.

Rasanya jawaban yang agak tepat adalah para kiai juga boleh-boleh saja untuk menceburkan diri ke dalam dunia politik. Alasan sederhananya jika kiai tidak boleh berpolitik berarti akan membatasi seorang dan bisa melanggar HAM karena membatasi seseorang, dalam hal ini kiai. Bukankah kiai juga manusia biasa yang berhak mengekspresikan gagasannya dan ini sekaligus sebagai perwujudan dari hak asasi manusia yang ada disetiap warga negara. Bagaimana sebaiknya jika seorang kiai ingin berpoltik?

Naluri Kekuasaan

Hal ini penting karena selama ini seorang kiai merupakan golongan yang dianggap pintar dan mengetahui aturan agama. Tidak bisa dipungkiri kiai juga manusia biasa yang memiliki naluri kekuasaan. Pada saat yang sama pula, kita tahu lama ini ketokohannya bisa ampuh menjadi mesin politik bagi sebuah partai politik untuk mengeruk suara pemilih dalam pemilu.

Partai yang dihuni tokoh kiai biasanya akan mudah untuk mengeruk suara pemilih. Posisi kiai seperti itulah yang seringkali dimanfaatkan oleh partai. Menjelang pemilu ataupun pilkada, hampir semua elite partai berkunjung ke pondok pesantren, terutama terhadap pondok yang memiliki kiai kharismatik.

Contoh nyata, pada Pilpres 2004 lalu tidak ada calon presiden yang tidak melakukan kunjungan ke pondok pesantren.

Ketokohan kiai yang bisa menjadi mesin politik partai itulah yang menjadikan kiai sering dimanfaatkan elite partai. Bila tidak menceburkan diri ke dunia politik maka mereka akan diceburkan partai politik ke dunia politik. Jika kiai tidak mau ke politik maka nama besarnya juga akan dicomot oleh partai politik dengan tujuan seolah partai tersebut mendapat dukungan kiai.

Bagai Sandiwara

Kehadiran Mahfudz Ridwan di Muswil PKB di Semarang (9-10/9) adalah contohnya. Meski pengasuh Ponpes Gedangan, Salatiga tersebut tidak berniat menghadiri Muswil PKB kubu Choirul Anam, tetapi di media massa disebut bahwa kiai kharismatik tersebut menghadirinya. Belakangan, publik menjadi tahu bahwa Mahfudz Ridwan hanya berniat bertemu dengan Abdurrahman Chudlori untuk membahas perkara yang tidak ada hubungannya dengan Muswil.

Fenomena tersebut hanyalah satu contoh di antara contoh-contoh lain. Betapa dunia politik di negeri ini identik dengan bohong-membohongi, saling intrik, dan saling mematikan. Politik praktis di Indonesia memang bagai sandiwara.

Politik mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi gagasan tentang kekuasaan (politics of power) dan dimensi gagasan tentang nilai (politics of meaning). Agar politik dan lokus kekuasaan menjadi tertransformasi dari negara ke masyarakat maka dimensi yang kedualah yang harus ditonjolkan.

Kerendahan hati untuk mengamalkan politik nilai dan mengesampingkan gagasan kekuasaan inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi para elite politik di negeri ini.

Elite politik dengan gagasan nilai akan memiliki kecerdasan visi untuk membawa bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik. Sebaliknya tanpa kecerdasan visi, para praktisi politisi tak akan memiliki pandangan yang terang tentang orientasi negara.

Sukanya hanya ingin berkuasa dengan jabatan tinggi yang bisa mengalirkan limpahan uang. Politik nilai amatlah penting agar politisi tidak terus bernafsu berkuasa. Mereka akan memiliki kesadaran kuat dalam paradigma berpikir dan bertindak dengan nilai, bukan sekadar kekuasaan yang ujung-ujungnya hanya untuk kenikmatan dunia semata.

Dimensi Kekuasaan

Jika kita mengamati perilaku praktisi politisi di negeri ini agaknya banyak yang mempraktekan dimensi gagasan kekuasaan. Hal ini terlihat dari sikapnya yang selalu ingin menang sendiri, tidak mau mengalah, apalagi dikalahkan, tidak sportif, dan parahnya lagi tidak bisa berargumentasi secara rasional-logis.

Dalam prapemilu 2004 lalu, misalnya, calon-calon yang tidak lolos kualifikasi langsung menuduh KPU curang dan membentuk forum untuk menolak hasil pemilu. Dalam pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah juga memperlihatkan hal yang sama. Kandidat yang kalah dalam pertarungan ramai-ramai menggugat keabsahan pemilu dengan mencari-cari alasan, seperti politik uang, kecurangan, penggelembungan suara dan seterusnya.

Perilaku lain yang dipraktikkan elite politisi di negeri ini adalah saat rebutan kursi ketua partai. Setiap kongres atau muktamar selalu ricuh, saling pecat, bikin muktamar tandingan, saling tuding sebagai pengkhianat, dan seterusnya.

Dalam konteks inilah kehadiran kiai dalam politik sangat diperlukan. Politik ala kiai harus bisa ditunjukkan tanpa politik kebohongan dan hanya bisa bermanuver. Politik kiai harus dengan gagasan nilai, bukan gagasan kekuasaan.

Jika politik kiai hanya berorientasi kekuasaan maka kiai tersebut tidak ubahnya sama dengan politisi-politisi lain yang sebelum duduk di kursi empuk sebagai warga yang tidak memiliki visi dan orientasi yang berbasis pada nilai.

Penghalalan segala cara dalam kemelut di PKB memang sangat kentara. Betapa tidak! Meski sudah ada keputusan secara hukum, tapi mereka selalu ngotot dan menempuh segala cara untuk memenangi pertarungan melalui cara lain. Keputusan hukum, melalui pengadilan maupun melalui Mahkamah Agung (MA) bagai tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.

Dua Teori

Dalam kemelut di PKB ada dua teori dalam penyelesaiannya. Pertama, teori kepribadian otoriter ala Adorno. Teori ini menyatakan yang diperlukan PKB adalah pemimpin yang tegas dan menegakan disiplin, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat/bangsa, dari pada kepentingan pribadi. Contoh yang pas adalah tokoh Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir tersebut berhasil menata masyakarat jahiliah dengan sikap adil, tetapi kadang bertangan besi (perang). Kelemahan teori ini adalah jika pemimpinnya kebablasen maka akan menjadi pemimpin otoriter, seperti Hitler.

Menurut teori ini, jika PKB kubu Muktamar Semarang sudah dinyatakan sah secara hukum di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), maka Abdurrahman Wahdi-Muhaimin Iskandar harus menindak tegas terhadap kelompok yang tidak menerima keputusan MA tersebut. Hal ini penting agar kemelut di internal tidak berkepanjangan dan diharapkan partai pimpinannya bisa menjalan fungsi dan agenda-agenda yang lebih penting.

Teori kedua adalah mengikuti teori identifikasi sosial mengikuti teori Turner. Teori ini menyebutkan, tiap kelompok akan mencari identitasnya sendiri. Proses pertarungan antar kelompok akan berlangsung beberapa saat, yang akhirnya kelompok tersebut menemukan keseimbangan yang pas.

Proses ini akan menghasilkan kelompok yang relatif stabil untuk jangka waktu yang lama. Kerugiannya proses menuju stabil itu sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama. PKB mau pilih yang mana? Terserah elite politiknya. (11)

--- Ali Anshori, koordinator Lembaga Semesta dan Rofiuddin, kader Muda NU di Semarang

---

HexWeb XT DEMO from HexMac International