SEMARANG - Kredibilitas pasangan calon yang maju dalam Pilkada ataupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2008, menjadi pertaruhan partai politik (parpol) pengusung. Gubernur Jateng Mardiyanto mengungkapkan, parpol memiliki peran utama dalam penyelenggaraan dua kegiatan itu.

Parpol berperan mempersiapkan setiap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sehingga keberhasilan pilkada dan pilgub bisa dilihat dari terpilihnya pasangan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

"Saya berharap, parpol tidak membebani pasangan calon dengan kontrak politik yang berlebihan. Sebab hal itu akan membuka peluang pelanggaran keuangan negara pada saat mereka menjabat dan akan menutup kesempatan bagi calon yang memiliki kualitas," pinta dia dalam Sarasehan Mencari Formula Pencerahan Politik Masyarakat dalam Menyongsong Pilkada Kabupaten/Kota dan Pilgub 2008 yang diselenggarakan Mapilu-PWI Jateng di Hotel Horison, Kamis (21/9).

Dia mengingatkan tentang fenomena pilgub kapitalis, yakni apabila calon pasangan maju dan memenangkan pemilihan karena menggunakan politik uang. Saat itu juga bisa dipastikan, mereka akan berusaha mengembalikan modal dengan cara apa pun pada saat menjabat.

Sarasehan itu dihadiri Ketua PWI Jateng Sasongko Tedjo SE MM, Ketua KPUD Jateng Dra Fitriyah MA, Wakil Ketua Mapilu-PWI A Zaini Bisri SE, anggota KPUD kabupaten/kota se-Jateng, anggota DPRD Jateng, LSM, anggota PWI, dan berbagai elemen masyarakat.

Tampil sebagai pembicara adalah Direktur Pejabat Negara Depdagri Drs Susilo MSi, Ketua Mapilu PWI Jateng Drs Amirudin MA, dosen Ilmu Politik FISIP Undip Drs Teguh Yuwono MPol Admin, dan Kabag Hukum Tata Negara FH Undip Lita Yesta ALW SH MHum.

Dukungan

Kalau pilgub kapitalis dibiarkan, lanjut Gubernur, yang bakal menjadi pemenang adalah orang-orang dengan dukungan dana besar. Sementara calon yang memiliki kemampuan namun dana terbatas, tidak akan terpilih. Fenomena ini akan merugikan masyarakat.

"Kalau yang terpilih adalah calon yang memiliki dukungan dana berlebih namun kualitas minim, kredibilitas parpol yang mencalonkan akan turun. Saya tidak memiliki pamrih apa-apa terhadap pilgub, ini sekadar membangun sistem yang lebih bagus dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang lebih baik," imbuh dia.

Pilkada kabupaten/kota di Jateng sejak 2005, telah berlangsung 24 kali. Saat itu dia merasakan banyak sekali beban yang ditanggung bakal calon, seperti pengeluaran dana untuk membina konstituen dan pelaksanaan kampanye.

Karena itu, dia berharap dalam pilgub nanti dana semacam itu bisa diakomodasi oleh KPUD Jateng. Dengan demikian, beban calon akan berkurang.

Sementara itu, Susilo mengemukakan arti penting pendidikan politik kepada rakyat. Pemilih bisa memilih berdasarkan visi dan misi, latar belakang, etika, moral, bahkan kapasitas atau kemampuan calon. (G17,H7-60m)