- Selama ini, hari-hari menjelang atau pada saat bulan Ramadan hampir selalu identik dengan sweeping yang bertarget hotel melati dan tempat-tempat hiburan. Nada aspirasinya sama, melakukan "penertiban" dan membatasi "jam kerja" atau bahkan menuntut penutupan. Selain kelompok-kelompok masyarakat, aparat kepolisian juga melakukan operasi penyakit masyarakat yang pada umumnya menemukan banyak pasangan tidak sah di sejumlah penginapan. Nuansa operasi semacam itu seolah-olah sudah merupakan potret rutin menjelang Ramadan. Pesannya tersirat sebagai operasi reguler sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat.

- Kerisauan bahwa sweeping bisa memunculkan ekses sosial lain juga berkembang. Kepolisian bahkan telah mengingatkan agar kelompok-kelompok masyarakat tidak melakukannya dengan pola mereka sendiri. Memang dari pengalaman selama ini, sejumlah kelompok yang menamakan organisasi tertentu sering melakukan "gerakan moral" dengan performa yang galak, bahkan tidak sekali-dua kali dimuati tindakan anarkis. Di satu sisi, kegiatan yang seharusnya mengundang simpati karena mengatasnamakan moralitas pun akhirnya memunculkan bias ketakutan, yang sebagian malah tidak memekarkan simpati dan dukungan bagi pilihan langkah tersebut.

- Namun demo yang dilakukan puluhan ulama, remaja Masjid Besar Kauman, dan warga Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Selasa lalu, terasa mendekonstruksi kesan yang selama ini melekat bahwa penyaluran aspirasi penertiban moral selalu diikuti tampilan garang. Mereka mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Kota Semarang, menuntut pencabutan izin dua hotel melati di Jl Pemuda yang diduga sering digunakan untuk praktik mesum sehingga meresahkan warga. Namun unjuk rasa itu tidak dilakukan dengan berteriak-teriak, membawa poster, atau berorasi heroik, tetapi dilakukan dengan nuansa religius, lembut, lewat taushiyah.

- Tampilan dekonstruktif itu tentu saja membawa kesejukan ketimbang ketakutan dan keresahan. Katakanlah ini memang hanya soal model, cara, atau pola, tetapi bukankah yang penting dari sebuah proses penyampaian aspirasi adalah bagaimana pesan mereka bisa sampai secara efektif? Mungkin pertanyaannya, lebih menyentuh atau efektif manakah unjuk rasa dengan melakukan penekanan melalui pengerahan massa yang berpenampilan keras, dengan yang memakai cara-cara lembut dan persuasif? Semua tentu bergantung pada konteks, yakni kondisi-kondisi yang melatarbelakangi demo tersebut, juga alasan-alasan harus memilih tindakan seperti apa.

- Bagi yang memilih jalur keras mungkin beralasan langkah aparat keamanan belum memadai untuk mengakomodasi aspirasi seperti yang mereka inginkan. Artinya, ada maksud menyampaikan tindakan yang bersifat terapi, walaupun akar masalahnya tentu tidak akan terjawab hanya dengan sekali-dua kali demo atau sweeping. Tindakan "main polisi sendiri" atau malah "main hakim sendiri" diselubungi dalih tidak lagi percaya kepada aparat. Apalagi sering muncul apriori bahwa tempat-tempat hiburan yang diselewengkan peruntukan dan jamnya itu mempunyai backing khusus, sehingga tidak bisa tersentuh secara total oleh pengawasan dan operasi penertiban yang dilakukan aparat.

- Pemandangan reguler menjelang dan pada saat Ramadan itu akan terus menjadi "ritual" rutin sepanjang tidak ada "standardisasi sikap" dalam perizinan yang diyakini bersama dalam sebuah rumusan. Persepsi otoritas, pengusaha, dan masyarakat akan selalu berbeda. Sekali ini, sikap para pengunjuk rasa dari Kauman ke Dinas Pariwisata Kota Semarang patut kita catat sebagai penyampaian aspirasi yang berbeda. Kesantunannya, persuasinya, dan upaya mencari terobosan lainnya berbeda jika dibandingkan dengan kesan keras yang menyertai demo-demo semacam itu. Tentu salah besar jika cara-cara santun itu tidak ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dengan mengurai inti permasalahannya.