JAKARTA - Jadi tidaknya TNI menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009 sangat bergantung pada DPR. Pemerintah sudah menyerahkan masalah tersebut kepada DPR. TNI sendiri, menjelang Pemilu 2009, mulai membahas masalah hak pilih bagi prajurit.

Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, seusai mengikuti rapat Panitia Khusus RUU Peradilan Militer di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).

Menurutnya, TNI mengumpulkan seluruh Panglima Kodam (Pangdam) di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta untuk membahas masalah tersebut. ''Rapim TNI hanya membahas tentang pengaturan hak pilih bagi prajurit TNI dalam pemilu. Namun itu juga bergantung pada DPR, apakah akan meluluskan undang-undang yang memberikan hak pilih bagi TNI atau tidak. Sebab, pemerintah menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada DPR,'' katanya.

Dia mengatakan, TNI hanya mengatur cara-caranya. Hal itu dimaksudkan agar tidak melanggar azas netralitas TNI dan kepentingan nasional serta profesionalitas prajurit TNI.

Namun, anggota Pansus RUU PM dari FPDI-P, Permadi, mengatakan, TNI belum siap jika diberi hak untuk ikut pemilu. Jika TNI diberi hak tersebut maka akan ada campur tangan dari panglima ataupun Presiden terhadap TNI.

''Dikhawatirkan TNI akan diarahkan untuk memilih seseorang. Akibatnya, pemilu menjadi tidak sehat. Meskipun tentara dikomando oleh seorang panglima, setiap prajurit tentu memiliki ideologi yang bermacam-macam,'' ujarnya.

Permadi mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai oknum-oknum tentara yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Dia menduga, penemuan senjata di berbagai tempat merupakan bentuk persiapan dari sejumlah tentara yang tidak puas terhadap berbagai hal yang terjadi di Indonesia. (H28-49n)