SOLO - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Marwan Ja'far tidak setuju jika pemerintah ikut menanggung kerugian akibat meluapnya lumpur PT Lapindo Brantas, sebagaimana diusulkan Ketua Kadin MS Hidayat.

Bahkan, perusahaan itu harus menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan, termasuk jika jalan tol Surabaya-Porong dan rel kereta api terpaksa dialihkan ke jalur lain.

''Itu berkaitan dengan soal modal swasta, jadi tidak mungkin pemerintah ikut-ikutan kena getah menanggung kerugian yang timbul. Manajemen PT Lapindo Brantas harus kesatria mengganti segala kerugian yang terjadi. Kenyataan pemerintah ikut menangani masyarakat yang menjadi korban, itu jelas ya. Tapi soal biaya, tidak bisa pemerintah kena beban,'' kata dia kepada wartawan, di sela-sela seminar tentang transportasi nasional di Auditorioum UNS, kemarin.

PT Jasa Marga memang sudah mengeluarkan kalkulasi biaya kerugian yang timbul, berkaitan dengan tidak dioperasikannya jalan tol akibat terendam lumpur.

Ada dua alternatif, jelas Marwan, yang pertama meninggikan jalan tol yang terendam dan ini dibutuhkan dana Rp 175 miliar. Alternatif kedua, memindahkan jalan tol ke lokasi lain dan ini butuh dana lebih besar, kurang lebih Rp 250 miliar.

''Nah, apa pun yang terjadi, ini semua yang menanggung PT Lapindo Brantas. Tidak bisa dibebankan kepada pihak lain termasuk pemerintah. Kalau nanti pemerintah mengajukan dana untuk menanggung kerugian akibat lumpur itu, maka jelas DPR akan menolak. Sama dengan yang dahulu diusulkan Menko Kesra Abu Rizal Bakrie bahwa untuk menangani korban lumpur itu pemerintah bisa menggunakan dana bencana alam. Lho, kok enak?''

Kasus lumpur PT Lapindo Brantas jelas bukan bencana alam. Itu murni kesalahan industri pengeboran minyak sendiri, sehingga ketika terjadi hal itu tidak bisa dikategorikan bencana alam.

''Kalau dana bencana alam, ya kita gunakan untuk membantu korban gempa bumi di Klaten dan Yogyakarta, itu jelas penggunaannya dan nyata-nyata bencana alam.'' (an-41v)