SEMARANG - Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jateng versi Muktamar II Surabaya KH Hanif Muslich meminta kepada Gubernur bersikap adil atas konflik internal PKB. Kalau memang dana bantuan parpol untuk PKB benar-benar akan dicairkan, dia meminta dana itu dibagi dua.

''Faktanya, ada dua putusan MA yang berbeda, dan pihak kami masih mengusahakan upaya hukum karena merasa ada kelaliman dalam putusan MA yang kedua. Kalau Pemprov bertindak adil, seharusnya dana itu dibagi dua atau tidak usah dibagi sama sekali biar sama-sama kere,'' kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng itu, seusai rapat paripurna laporan hasil reses di Gedung Berlian, Rabu (20/9).

Seperti diberitakan, dana bantuan parpol senilai Rp 21 juta per kursi akan diberikan kepada PKB hasil Muktamar II Semarang pascakeluarnya surat kawat dari Mendagri dengan Nomor T.200/1353.SET bertanggal 15 September. Surat itu dikirim Depdagri kepada gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam perhitungan Hanif Muslich, dari 15 anggota Dewan di FPKB, yang berada dalam kubu Cak Anam ada 9 orang sehingga dia meminta pemerintah mencairkan dana untuk PKB versi muktamar II Surabaya itu sesuai dengan jumlah tersebut. Sementara itu, sisanya untuk PKB Muktamar II Semarang pimpinan Abdul Kadir Karding. Namun, dia menyerahkan keputusan pencairan itu kepada Gubernur Jateng. "Mangga saja (silakan-Red) kalau memang akan dicairkan," katanya. (H7,G17-41n)