SEMARANG - Sebanyak 60 orang wakil para korban gempa dari Kabupaten Klaten yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Gempa (Amkorpa) menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Jateng, Rabu (20/9). Mereka menuntut realisasi dari sejumlah janji yang diberikan oleh pemerintah untuk menangani korban gempa.

Mereka datang dari Desa Sawit dan Mlese, Kecamatan Gantiwarno, Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo, dan Desa Sengon, Kecamatan Prambanan.

Juru bicara warga Sutoyo mengemukakan, korban gempa menuntut pemenuhan hak jatah hidup yang dahulu dijanjikan, pemenuhan santunan pakaian dan peralatan rumah tangga, rehabilitasi rumah korban gempa, dan pemenuhan pendidikan serta kesehatan gratis.

''Korban gempa di Klaten belum dibantu maksimal sesuai dengan janji pemerintah sehingga warga terusik untuk menanyakan kesungguhan pemerintah.''

Jaminan hidup yang dijanjikan akan diterima korban gempa selama tiga bulan ternyata baru diberikan satu kali. Itu pun ada warga yang tercecer dan telah mengajukan daftar susulan tapi belum ada kabar akan diberi.

''Sudah tiga bulan kami tinggal di tenda dan bagaimana tersiksanya. Bayangkan, betapa panas pada siang hari dan betapa dingin pada malam hari ketika harus tidur di tenda. Apalagi sebentar lagi musim hujan. Kami khawatir penderitaan ini semakin parah.''

Warga mengaku sudah melakukan audensi dengan Bupati Klaten membahas persoalan tersebut namun sampai sekarang belum ada hasilnya. Warga pada awalnya ingin bertemu langsung dengan Gubernur Jateng. Paling tidak, minimal pejabat Sekretaris Daerah yang menemui.

Mereka tidak mau ditemui sejumlah pejabat dari Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Bappeda, dan Biro Pemerintahan. Akhir mereka ditemui Sekda Mardjijono setelah yang bersangkutan mengikuti Sidang Paripurna DPRD mewakil Gubernur.

Menurut dia, penanganan bencana pascagempa Klaten sampai sekarang tetap dilaksanakan oleh Pemprov bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemkab Klaten. Instansi swasta dan kelompok masyarakat juga turut membantu tahap rehabilitas pascagempa. (G17,H7-46n)