KENDAL- Meski mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, pengadaan mobil dinas untuk pejabat eksekutif dan legislatif Kendal, akhirnya disetujui dalam rapat paripurna APBD perubahan 2006 di DPRD Kendal, kemarin (20/9).

Pembelian mobil dinas dianggarkan melalui pos belanja dan jasa aparatur daerah sebesar Rp 3.358.787.875. Enam fraksi di DPRD tidak satu pun yang secara khusus menyoroti kebijakan tersebut. Praktis, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Drs Akmat Suyuti tersebut berjalan lancar.

"Pengadaan 11 mobil dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif dianggarkan melalui pos belanja barang dan jasa aparatur daerah. Ke-11 mobil dinas itu terdiri atas tiga mobil Nissan Ex-trail masing-masing akan diperuntukkan bagi ketua DPRD, Wakil Bupati, dan Sekda. Delapan unit mobil lainnya berupa Kijang Innova," papar Bupati H Hendy Boedoro SH MSi seusai rapat.

Tujuh Kijang Innova baru nantinya akan diperuntukkan bagi sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab. "Mobil kepala dinas lama yaitu kijang kapsul selanjutnya akan difungsikan sebagai kendaraan operasional dinas terkait. Adapun satu unit Kijang Innova lainnya untuk kendaraan pool yang difungsikan mengantar tamu kabupaten."

Dia mengemukakan, apabila Ex-trail sudah diterima ketua DPRD, maka mobil dinas operasional yang lama yaitu Cherooke akan ditarik Pemkab. "Dengan demikian, ketua DPRD nantinya memegang dua mobil dinas, yaitu Toyota Camry dan Ex-trail, " ungkapnya.

Seluruh Fraksi Setuju

Sebelumnya, dalam rapat paripurna enam fraksi di DPRD (Fraksi Demokrat, FPAN, Fraksi Partai Pembangunan, FPDI-P, FKB, dan Fraksi Partai Golkar), melalui juru bicaranya memberikan persetujuan pada laporan hasil rapat panitia anggaran DPRD terkait dengan pembahasan hasil evaluasi Gubernur terhadap perubahan APBD Kendal 2006. Hadir dalam rapat yang digelar sejak pukul 10.00 itu, Bupati Hendy Boedoro, Muspida, anggota legislatif, pejabat Pemkab, dan camat.

Beberapa persoalan cukup penting yang diangkat dalam pandangan akhir fraksi antara lain, pengadaan buku paket bagi sekolah dasar (SD) yang dinilai tidak sesuai dengan kurikulum dan belum merata (disampaikan FPAN dan Fraksi Partai Golkar). Pelayanan RSUD dokter Soewondo diminta lebih ditingkakan, disampaikan FKB dan Fraksi Golkar.

Beberapa anggota DPRD saat dimintai tanggapan terkait dengan pengadaan mobil dinas, mengatakan rencana pengadaan tersebut tidak dibahas dalam agenda rapat panitia anggaran. Spekulasi muncul, pembahasan pengadaan mobil dinas diperkirakan sudah disetujui di tingkat komisi.

"Dalam rapat panitia anggaran rencana pengadaan mobil dinas tidak pernah dibahas. Dari sini fraksi kami tidak memberikan sorotan dalam rapat paripurna," anggota panitia angggaran DPRD dokter Joko Kartono. (G15-37)