KARANGANYAR - Bupati Rina Iriani melantik 197 pejabat baru di lingkungan Pemkab Karanganyar di pendapa rumah dinas bupati, kemarin. Mereka terdiri atas 18 pejabat struktural eselon III, 103 eselon IV, dan 76 kepala SD dan SMP.

Acara pelantikan yang terkesan mendadak itu untuk kesekian kalinya diboikot kalangan DPRD. Ketua DPRD Juliyatmono mengemukakan, pemboikotan tersebut sudah dilakukannya dalam empat kali pelantikan pejabat baru dalam kurun waktu dua tahun ini.

Kendati telah diberi undangan, Juliyatmono mengaku, tidak pernah diajak berkoordinasi ataupun diminta pertimbangan dalam setiap pelantikan.

Menurut dia, pelantikan yang bermuatan politis dan bernuansa KKN itu tidak pernah mempertimbangkan prestasi dan loyalitas para pejabat.

Justru sebaliknya, pelantikan itu cenderung menimbulkan penafsiran yang berbeda dan rasa waswas para pejabat. Pelantikan itu juga merupakan kebijakan yang kontraproduktif dari komitmen Bupati yang selama ini di daerah-daerah menyerukan anti-KKN dalam setiap kunjungan kerja.

''Ketidakhadiran kami sebagai bentuk komitmen kami yang tidak pernah diajak berkoordinasi. Kami bukan bermaksud mencampuri urusan atau wewenang Bupati. Namun ini sebuah bentuk pengawasan legislatif terhadap kebijakan eksekutif,'' tandasnya.

Di antara pejabat yang dilantik antara lain Uning Sri Wahyuni yang semula menjabat Kepala Kantor Perpustakaan dilantik menjadi Kasubdin Penetapan, Pembukuan, Persediaan, dan Pelaporan Dinas Pendapatan, menggantikan Sulistyaningsih yang dilantik menjadi Sekretaris KPUD.

Jabatan yang ditinggalkan Uning diisi Sudjadi yang semula menjabat Kasubdin Penanaman Modal Disperindagkop.

Jabatan Kepala Kantor Ketahanan Pangan yang sudah beberapa bulan lowong diisi Endang Tidar yang semula Camat Kerjo. Camat Kerjo selanjutnya diisi mantan Sekcam Karanganyar Kota Nugroho. Kabag Pemerintahan Siswanto dipindah ke Kabag Pengolahan Data dan Elektronik, bertukar tempat dengan Any Indrihastuti. Kabag Umum Setda Maulan dilantik menjadi Kasubdin Kebersihan dan Tata Kota.

Bupati Hj Rina Iriani menolak kalau pelantikan 197 pejabat baru itu bernuansa KKN ketika diminta tanggapan. Menurutnya, pelantikan itu sudah sesuai prosedur dan berdasarkan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang didasari berbagai kebutuhan. Seperti kantor yang sudah lama kosong ditinggal pejabat lama.

Sementara itu, dalam sambutannya, Rina mengatakan, ''Mutasi dan promosi jabatan janganlah diinterpretasikan lain kecuali merupakan kebutuhan organisasi yang perlu dilakukan untuk menjaga vitalitas dan kesegaran organisasi itu sendiri guna menghindari kejenuhan dan stagnasi.'' (G8-67v)