KEBIJAKAN impor beras memperpanjang deretan ironi yang terjadi di negeri agraris ini. Apa yang dilakukan pemerintah kali ini sebenarnya jauh hari bisa diprediksi . Indikatornya nampak ketika harga pasar gabah/ beras melambung melebihi harga pembelian pemerintah (HPP), sehingga Bulog pun tak optimal menyerapnya.Disisi lain bencana alam menguras persediaan beras. Pemerintah melihat persediaan beras semakin menipis terutama yang berada di tangan Bulog.

Exit Strategy

Pertanyaannya adakah exit strategy untuk mengurangi impor beras ? Adakah solusi strategis yang dapat dipilih dalam jangka ke depan untuk mengamankan pangan /beras di Indonesia?

Beras sebagai komoditas politik, bisa menggoncang stabilitas politik. Artinya jika beras langka dan harganya tinggi, rakyat bisa marah dan bisa mengancam stabilitas.

Selama ini politik pertanian Indonesia adalah politik beras. Dengan politik semacam itu, pembangunan sektor pertanian sudah dianggap berhasil bila sektor tersebut dapat memasok penyediaan pangan. Orientasi pengembangannya cenderung lebih ditekankan pada produk, dan bukan pada struktur. Oleh karenanya, politik pembangunan pertanian semacam ini perlu direvitalisasi secara menyeluruh.

Dari aspek ketersediaan pangan, sekarang telah muncul berbagai hambatan atau yang membatasi usaha untuk memperbesar produksi pangan tersebut secara cepat sesuai dengan kebutuhan. Pertama, hambatan teknologis membatasi kemampuan untuk dengan cepat memperbesar produksi pangan.

Kedua, persediaan empat sumber daya utama untuk menghasilkan pangan (tanah, air, energi dan pupuk) sekarang dalam keadaan kian sulit. Ketiga, semakin banyaknya ekologi dari sistem produksi pangan utama yang rusak sebagai akibat kian besarnya tekanan permintaan pangan yang juga semakin bertambah besar.

Dampak psikologis terhadap harga pasar tentu terjadi akibat kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras. Buktinya, setelah pemerintah mengumumkan akan mengimpor beras, praktis harga beras di pasar terkena dampak psikologis yaitu turunnya harga beras pada beberapa daerah. Dengan anjloknya harga tersebut maka petani dan pedagang beras menjadi korban.

Bisa dipahami, jika daerah yang menjadi sentra beras menjadi cemas jika impor beras dilakukan. Disadari, beras tak sekadar komoditas ekonomi, namun juga strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu kebijakan perberasan semestinya juga dirancang strategis lebih ke depan demi masa depan pertanian itu sendiri.

Penataan ulang terhadap manajemen perberasan di Indonesia memang sudah mendesak. Di antaraya dapat diawali dari penataan manajemen pertanahan berbasis pedesaan. Penyusutan lahan pertanian yang secara signifikan terasa sejak 1981 merupakan salah faktor kenapa negara ini tak berdaya mengatasi kerawanan pangan.

Menurut Keppres No 30 / 1990 lahan pertanian teknis irigasi dilarang dialihkan menjadi lahan nonpertanian. Tapi, ketentuan itu telah lama dikangkangi. Misal, Deptan mengemukakan perkiraan pengalihan lahan sawah yang selama ini terjadi di Jawa Bali mencapai 35.000 - 40.000 ha.

Sementara, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkapkan lebih dari 50.000 ha sawah irigasi teknis telah menjadi lahan nonpertanian. Jika diasumsikan yang sudah beralih fungsi bisa ditanami padi dan dipanen dua kali setahun dengan produksi 5 ton gabah per ha, maka kehilangan produksi mencapai 500.000 ton gabah per tahun.

Ada beberapa strategi generik dalam pengendalian dan perlindungan lahan pertanian kita. Pertama, mengarahkan konversi pada lahan kurang produktif, membatasi luas konversi dengan mengacu pada penyediaan pangan mandiri ditingkat provinsi dan kabupaten / kota, serta menetapkan kawasan pangan abadi dengan insentif bagi pemilih lahan.

Kedua, instrumen pengendalian konversi secara yuridis - normatif dengan sanksi yang sesuai, instrumen untuk merangsang perlindungan lahan pertanian khususnya sawah, serta instrumen RT RW dan perizinan lokasi.

Pada gilirannya, posisi petani kita harus tetap diperhatikan eksistensinya dalam percaturan politik dan politik perberasan. Ke depan, perlu mewujudkan sistem agribisnis perberasan yang efektif dan efisien. (11)

--- Agus Wariyanto, wakil sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jateng.