JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menilai penolakan beberapa anggota DPR terhadap rencana pemerintah mengimpor beras lebih bersifat perorangan. Sebab, secara kelembagaan tidak pernah ada penolakan dari DPR.

Hal tersebut dikemukakan Wapres, menanggapi 27 anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang memprakarsai interpelasi soal impor beras. Ketika dicegat usai mengikuti rapat terbatas membahas Komite Kebijakan Persiapan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (15/9) kemarin, Kalla mengatakan, penolakan oleh anggota DPR bisa saja terjadi di dalam sidang pleno. Tapi wacana seperti itu di alam demokrasi tetap harus dihormati.

''Itu biasa saja. Jangan selalu (karena) 10-20 orang menolak, lalu dianggap DPR menolak. Tidak. DPR menolak, itu hanya kalau pleno. Bahwa kalau ada sebagian anggota (menolak), boleh saja. Negeri ini kan tidak ada semuanya iya (setuju), kan?'' katanya.

Yang penting, menurut Wapres, secara kelembagaan tidak ada penolakan DPR terhadap rencana pemerintah mengimpor beras. Kalla menambahkan, dalam kondisi seperti sekarang ini stabilitas harga dan keamanan jumlah beras menjadi hal yang paling penting untuk dipikirkan.

Secara terpisah, Guru Besar IPB, Bungaran Saragih, mengatakan, gonjang-ganjing impor beras terjadi akibat tidak adanya data yang akurat soal produksi dan konsumen beras yang meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk.

Bungaran yang mantan Menteri Pertanian itu menilai, data produksi beras sangat tidak akurat, karena tidak pernah memperhitungkan berapa areal sawah yang beralih fungsi. Demikian juga tidak pernah dihitung, berapa kenaikan konsumsi beras akibat pertambahan penduduk.

Perlu diketahui, kata dia, sejak 2004, harga beras terus merangkak naik, meski pada 2004 ada impor beras sebanyak 264.000 ton. Sementara itu pada 2005, tercatat di BPS ada beras masuk 190.000 ton, tapi harga beras juga tetap tinggi.

Dia mengatakan, turunnya harga beras kelas medium di Pasar Induk Cipinang beberapa hari ini karena shock akibat kebijakan pemerintah yang akan impor 210.000 ton beras.

''Tapi harga hari ini (Jumat 15/9) kan mulai stabil,'' katanya.

Bakal Stabil

Secara terpisah, Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya, Drs Sjamsul Hilataha, memperkirakan, rata-rata harga beras medium bakal stabil di kisaran Rp 3.833 per kilogram, atau turun Rp 300 per kilogram setelah pemerintah mengumumkan impor beras sebanyak 210.000 ton.

Harga tersebut, katanya, merupakan titik keseimbangan baru, atau setidaknya akan bertahan sampai satu bulan ke depan (pascalebaran). Tetapi,

terjadinya penurunan harga tersebut juga diikuti oleh kelesuan permintaan pasar, terutama permintaan beras di luar Pulau Jawa yang turun sekitar 25-30 persen sejak sebulan terakhir.

Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 210.000 ton, dinilai mantan Ketua MPR, Amien Rais sebagai bukti pemerintah dan bangsa ini telah kehilangan kemandirian. Kebijakan tersebut hanya menguntungkan petani luar negeri, sementara itu petani dalam negeri akan semakin sulit bertahan.

''Saat ini kita bisa disebut sebagai bangsa yang belum beruntung, sebab ujung pangkal persoalan sekarang ini adalah karena kita kehilangan kemandirian,'' ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu saat menghadiri acara Puncak Milad Ke-92 Aisyiyah di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta ( UMS), Jumat siang ( 15/9).

Hadir juga dalam kesempatan itu Ketua PP Aisyiyah, Prof Dr Chamamah Suratno dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr Din Syamsudin.

Impor beras, menurut dia, tidak perlu dilakukan jika semua pihak mau berpikir dengan akal sehat. Alasannya, stok ketersediaan beras di Bulog tidak perlu dijaga dengan kebijakan impor, tapi cukup membeli beras dalam negeri dengan harga internasional.

Dia mengatakan, jika pemerintah nekat membeli beras dari luar negeri -seperti Vietnam dan Thailand-, kemudian disubsidi, yang akan meneguk untung adalah petani luar negeri. Subsidinya juga akan dinikmati petani luar negeri.

Di Indonesia saat ini, ungkap Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, yang mengalami surplus beras hanya sebanyak lima provinsi, dan 27 provinsi lainnya masih memerlukan pasokan beras.

Itulah sebabnya, pemerintah memutuskan perlunya kebijakan mengimpor beras dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, terlebih di saat berlangsungnya musim kering dan dalam rangka menghadapi musim paceklik.

Penegasan itu, Jumat sore (15/9) disampaikan oleh Wijanarko saat menjawab pertanyaan wartawan, seusai melakukan penandatanganan MoU atau nota kesepahaman kerja sama penanaman jarak pagar sebagai energi alternatif, yang dilakukan bersama Bukopin dan Pemkab Wonogiri bertempat di Pendapa Kabupaten Wonogiri.

Upacara penandatanganan MoU itu, dirangkai dengan penyerahan trofi dan piagam penghargaan anugerah Leadership Award 2006 kategori kepemimpinan kepala daerah dari Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan) atas prestasi kepemimpinan Bupati Wonogiri, H Begug Poernomosidi SH.

Secara simbolis, anugerah bertaraf nasional itu diserahkan oleh Ketua Dewan Juri Leadership Award Indonesia, Kris Budiharjo, mewakili Menpan.

''Kalau ada gubernur atau kepala daerah yang menolak beras impor, silakan. Itu memang hak mereka. Tapi jangan kemudian latah menolak impor beras, sebab impor beras itu merupakan kebijakan pemerintah. Masak kepala daerah menolak kebijakan pemerintah?'' tegasnya.

Dia menambahkan, dapat memahami sikap Gubernur Jateng yang menolak beras impor dengan alasan surplus.(A20,tri,hsn,P27-48,64a)