KEBUMEN - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kebumen menolak rencana pemerintah mengimpor 210.000 ton beras. Sebab, kebijakan itu tidak propetani saat harga beras bagi petani lumayan membaik.

Ketua Umum PMII Cabang Luhamul Amani menekankan, pemerintah hanya mau enaknya dengan tiba-tiba mengeluarkan kebijakan mengimpor beras tatkala stok pangan rawan. Sebaliknya, penguasa tak berempati kepada nasib petani yang selama ini menyumbang terhadap persediaan pangan.

Bahkan, sejak pengumuman pemerintah mengimpor beras, telah mengguncang harga beras nasional. Ketika harga beras di tingkat kewajaran yang sesuai dengan logika bisnis dan keuntungan petani, pemerintah justru menganggap logika tersebut tidak wajar.

Yang ironis, lanjut Amani, logika pemerintah tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Apalagi dengan harga beras Rp 5.000 per kilogram, dia anggap tidak terjangkau orang miskin. Karena itu, harga harus diturunkan. Setelah itu, pemerintah punya alasan legal untuk mengimpor beras.

Tidak Mau Jujur

Seketaris Cabang PMII Syamsul Hadi menuturkan, selama ini pemerintah ada kesan tidak mau jujur dalam kebijakan impor beras. Tidak jelas berapa kondisi riil produk pangan nasional tiap tahun. Namun, data itu rupanya telah sengaja menjadi alasan pemerintah untuk mengimpor beras.

Belum lagi seperti sinyalemen selama ini, terdapat kesan ada tekanan dari para birokrat yang pedagang dan selama ini sangat diuntungkan kebijakan perberasan. Belum lagi slogan revitalisasi pertanian namun bentuk dan konsekuensinya sampai sekarang tidak jelas. (B3-39j)