WEDANGAN malam mingguan di warung tempe penyet Bu Agus depan pintu gerbang Islamic Centre, Manyaran, Semarang, selalu gayeng. Anggota komunitas wedangan itu beragam. Ada guru, ustad, sopir bus kota, sopir taksi, buruh bangunan, buruh pabrik, tukang becak, PKL, pedagang latengan, blantik alias makelar, PNS, lawyer, dan polisi. Bahkan, ada beberapa pejabat Pemkot yang sesekali nimbrung.

Tema yang dibicarakan pun beragam. Mulai dari kepemimpinan SBY yang penuh dengan sengkala, semburan lumpur panas yang menjadikan Porong, Sidoarjo, Jatim sebagai the real Kuala Lumpur, hingga mitos Mbah Marijan yang "sakti" dan pemberani itu.

Setiap anggota komunitas wedangan, begitu duduk bersila di atas tikar sambil makan pisang goreng, mendoan, atau tahu bacem kemudian nyruput wedang jahe, bebas menyampaikan uneg-unegnya.

"Setelah berjuang memasukkan anak masuk sekolah dan membayar sumbangan pengembangan institusi atau SPI, saya kira urusan sudah beres. Artinya, tidak ada lagi pungutan dari sekolah. Tapi nyatanya anak saya tetap minta uang untuk membeli LKS. Lalu untuk apa dana BOS itu? Dana SPI yang jutaan rupiah per siswa baru itu dikemanakan?" keluh Pak Sunar, buruh sebuah pabrik di Simongan.

"Pak Sunar, saat ini zamannya memang sedang edan. Menyekolahkan anak itu butuh ragat yang tidak sedikit. Posisi tawar para orang tua murid seperti kita ini sangat lemah. Kalau pihak Dinas Pendidikan, sekolah atau guru maunya begitu, kita harus nurut. Apa mau anak sampeyan nanti dicing gurunya? Apa mau anak sampeyan tidak naik kelas?" kata Pak Kardi, pedagang latengan yang mengaku keser-keser menyekolahkan dua anaknya di bangku SMP dan SMA.

"Tapi ini namanya tidak adil. Bagi pengusaha atau PNS yang gajinya sudah cukup gede namun tetap dinaikkan oleh pemerintah, barangkali bukan masalah besar. Tapi bagi orang ndak punya seperti saya ini? LKS itu harganya Rp 5.000-an lho. Pak Guru, LKS itu apa toh? Apa itu wajib? Masak tiap mata pelajaran ada LKS-nya?" tanya Pak Sunar.

Pak Mumun, yang menjadi satu-satunya guru di komunitas wedangan itu menjelaskan, "LKS adalah lembar kerja siswa. Untuk mata pelajaran tertentu, seperti Fisika, Biologi, dan Kimia, LKS adalah suatu keharusan. Karena berkaitan dengan kegiatan praktikum siswa," jelasnya.

Kalau ada LKS, lanjut Pak Mumun, siswa bisa mempersiapkan diri. Misalnya guru tinggal mengatakan, "Besok kita praktik mengukur kuat arus, beda potensial. Baca LKS halaman sekian sampai sekian." Tanpa LKS, jam pelajaran teori fisika dan biologi (dulu 6 jam per minggu, sekarang tinggal 5 jam per minggu-red) akan habis untuk mencatat atau teori. Sementara pada mata pelajaran itu, anak dituntut tidak hanya bisa teori namun juga praktik.

***

SAYA jadi teringat saat ngobrol dari hati ke hati dengan seorang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, beberapa waktu lalu. Aneh, pejabat - yang menurut saya masih punya nurani- itu justru mengeluhkan sistem pendidikan kita yang tidak jelas arahnya. Setiap ganti menteri ganti pula kebijakan.

"Anda ingat tho Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang digulirkan tahun 2004 silam? Konon saat diaplikasikan, KBK itu belum ditandatangani Mendiknas. Hasilnya juga tidak jelas. Kini sudah ganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang biasa diplesetkan dengan kurikulum kate siape (kata siapa). Inilah potret buram pendidikan kita," kata pejabat itu.

Teman pejabat itu juga sempat membicarakan tentang LKS yang kini banyak dikeluhkan orang tua siswa kurang mampu. Karena seolah-olah lembar kerja siswa itu wajib dibeli para siswa. Padahal sebenarnya tidak. Ironisnya, ada beberapa mata pelajaran yang sebenarnya tidak perlu LKS, namun ada kesan dipaksakan.

"Ya, karena ada keuntungan materi. Kasarnya, LKS itu adalah proyeknya dinas, sekolah, kepala sekolah, koperasi sekolah, dan guru. Semua dapat bagian."

Saya baru ngeh ke mana arah pembicaraan teman pejabat itu. Semisal, sebuah SD dengan 12 kelas memiliki 480 siswa. Perinciannya setiap kelas pararel, @ kelas 40 siswa. Jika setiap LKS harganya Rp 5.000, maka butuh uang Rp 2.400.000 untuk membayar penerbit. Jika sekolah itu butuh 12 jenis LKS/semester, maka harus membayar Rp 28.800.000.

Dua belas mata pelajaran itu antara lain bidang pendidikan umum : Agama, PPKN (gabungan PMP dan PSPB), Kertangkes yakni Kerajinan, Keterampilan, dan Kesenian (dulu Seni Musik, Seni Lukis, dan Seni Tari), dan Penjaskes (Pendidikan Jasmani dan Kesehatan). Di bidang akademik : Bahasa Indonesia, IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi), IPA (Biologi, Fisika, Kimia), dan Matematika.

Untuk muatan lokal : Bahasa Inggris (SMP dan SMA masuk katagori akademik), Bahasa Jawa, Komputer, PKK, Tata Boga, Tata Busana, dan Elektronika. Biasanya hanya tiga mata pelajaran yang diambil tiap sekolah pada muatan lokal.

Dalam dunia bisnis penerbitan, pemberian diskon bukanlah hal yang tabu. Bahkan, perang diskon antarpenerbit pun wajar. Biasanya penerbit memberi diskon antara 15 dan 30 persen. Yang menerima diskon dari penerbit adalah pihak sekolah. Sedangkan siswa tetap membayar penuh, yakni sekitar Rp 5.000-an/LKS.

***

Baiklah, jika LKS dianggap tepat sebagai salah satu penunjang kegiatan belajar-mengajar, ada baiknya jika ada perubahan kebijakan. Sebab yang sudah berjalan LKS itu seragam se - Kabupaten/Kota. Yang menyusun adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) se -Kabupaten/Kota.

Misalnya MGMP Komputer SMP se - Kota Semarang membuat LKS tentang internet. Kita tahu tidak semua SMP memiliki laboratorium komputer. Bahkan ada sekolah yang hanya memiliki dua unit komputer. Satu untuk kepala sekolah dan guru, satu lagi untuk TU. Karenanya LKS tentang internet itu menjadi tidak efektif bagi sekolah tertentu.

Ironisnya ada beberapa guru yang pandai memanfaatkan LKS. Ketika berhalangan mengajar dia bisa menghubungi teman sejawatnya untuk memberi pengumuman kepada anak didiknya. "Anak-anak, berhubung Pak Guru A berhalangan mengajar, ada tugas untuk kalian untuk mengerjakan LKS halaman sekian sampai sekian." Nah lho?

Saya berharap tulisan ini menjadi bahan kajian bagi para penentu kebijakan di kalangan dunia pendidikan. (11)

--- Ali Arifin Muhlish, wartawan Suara Merdeka di Semarang

---

HexWeb XT DEMO from HexMac International