- Di tengah era kompetisi global yang menuntut sebuah bangsa untuk bergerak cepat ke depan, kita masih dihadapkan pada problem klasik dan mendasar yakni kemiskinan. Bahkan yang memprihatinkan, angka kemiskinan bukannya semakin berkurang melainkan bertambah. Terutama sejak krisis ekonomi yang parah melanda negeri ini pada tahun 1997. Sekarang pemulihan sudah terjadi namun laju pertumbuhan masih berkisar 5% padahal kebutuhannya di atas 7%. Sementara itu, akibat berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya menghadapi situasi krisis, rakyat kecil pula yang harus menjadi korban atau paling menanggung beban berat tersebut.

- Jumlah penduduk miskin di Indonesia, menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) bertambah 3,95 juta jiwa sehingga sampai Maret lalu mencapai angka 39,05 juta jiwa. Itu berarti sebanyak 17,35% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 222 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka yang ditemukan ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB) lebih besar lagi. Menurut versi mereka, angka kemiskinan total mencapai 45,9 juta jiwa atau 20,6% dari seluruh penduduk. Garis kemiskinan yang dipakai BPS Rp 152.847/kapita/bulan sedangkan TIB memakai patokan Rp 159.000/kapita/bulan.

- Baiklah kita kesampingkan perdebatan soal mana data yang benar. Yang jelas kedua data sama-sama menunjukkan betapa besar jumlah kemiskinan di negeri ini. Kalau yang diperhitungkan termasuk mereka yang berada di ambang batas kemiskinan atau katakanlah lebih sedikit di atas garis kemiskinan maka jumlahnya tentu akan lebih besar lagi. Maka ibarat sebuah piramida, mereka yang dikatakan miskin atau mendekati miskin akan jauh lebih besar ketimbang yang dikategorikan berpendapatan menengah ke atas. Pada bagian yang lain kita melihat disparitas yang makin tajam antara yang miskin dan yang kaya terutama di perkotaan.

- Inilah problem besar dan mendasar yang dihadapi bangsa kita. Boleh dikatakan, ukuran terpenting dari keberhasilan sebuah pemerintahan adalah berkurangnya angka kemiskinan. Kalau angka kemiskinan berkurang maka pemerintah berhasil. Sebaliknya, kalau tidak atau bahkan bertambah maka pemerintah telah gagal. Karena itulah tampilan angka kemiskinan menjadi sangat sensitif. Seperti yang ramai diperdebatkan setelah pidato kenegaraan presiden di depan sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus lalu. Dalam pidato disebutkan jumlah penduduk miskin telah berkurang padahal data yang ada menunjukkan hal yang sebaliknya.

- Penyebab bertambahnya penduduk miskin antara lain kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 126%. Kenaikan harga BBM membawa efek luar biasa yakni inflasi yang meninggi karena dipicu kenaikan harga-harga barang dan jasa. Dengan asumsi pendapatan tetap maka daya beli masyarakat menurun drastis. Dan itu berakibat pula pada bertambahnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Tidak hanya di pedesaan melainkan juga di perkotaan sebab banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, laju angkatan kerja baru makin sulit terserap.

- Namun tidak menaikkan harga BBM, yang berarti mempertahankan atau meningkatkan terus subsidi dalam anggaran, juga sulit. Karena akan menuju kebangkrutan anggaran. Pilihan yang pahit itu pun akhirnya harus dilakukan. Sayangnya, langkah antisipasi terasa lemah. Subsidi langsung tunai (SLT) yang dibagikan kepada warga miskin belum mampu menahan peningkatan angka kemiskinan karena hanya temporer. Maka yang penting sekarang adalah menggerakkan perekonomian yang langsung menyentuh warga miskin. Akan tetapi itu pun belum cukup sebab kemiskinan yang diakibatkan persoalan struktural seperti pendidikan dan kesehatan juga masih banyak.