KEMIJEN - Pengosongan lahan untuk rencana ring road (jalan lingkar) seksi II paket 3 Kemijen di Jl Yos Sudarso menyimpan lika-liku. Dalam prosesnya, warga yang menempati emplek-emplek di tanah negara itu merasa ditelikung Pemkot.

Selama ini mereka merasa tak pernah diajak berembuk. Kepada Suara Merdeka, Abdul Manan, seorang warga menceritakan, mereka tiba-tiba saja mendapatkan surat dari Kelurahan Kemijen. Undangan bertanggal 7 Juni 2005 itu berisi mengenai pembayaran ongkos pergantian bangunan untuk rencana jalan lingkar.

''Tiba-tiba kami disuruh bawa fotokopi KTP, tanda tangan, dan dapat uang. Tiap rumah dapatnya berbeda, ada yang Rp 600.000 ada pula yang kebagian Rp 1,5 juta. Saya sendiri waktu itu tidak mau hadir, tapi tetangga banyak yang nggak tahu ikut tanda tangan saja dan terima uang,'' kata buruh serabutan itu, kemarin.

Lantaran masyarakat banyak yang tidak mengerti, uang yang mereka terima itu akhirnya habis untuk hidup sehari-hari. Apalagi saat penerimaan tali asih itu bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah.

Sikap aparat pemerintah itu dirasakan cukup janggal. Pada saat itu, kepala keluarga yang rata-rata nelayan dan buruh serabutan itu diminta menandatangani formulir kosong bermeterai. Belakangan baru diketahui kalau ternyata surat itu berisi pernyataan bahwa warga harus membongkar rumahnya dalam waktu 45 hari setelah penerimaan tali asih.

Pria paro baya itu mengungkapkan, mereka sudah berusaha mengadukan hal itu ke Komisi A DPRD Kota Semarang. Pada dasarnya, dia tidak berkebaratan dengan pembongkaran untuk proyek itu. Mestinya, kata dia, Pemkot tidak cuma memberi tali asih, namun memikirkan lahan baru untuk mereka.

''Tali asih Rp 1 juta itu dapat apa? Apakah bisa untuk ongkos sewa rumah? Buat biaya makan dan sekolah saja langsung habis. Nggak masalah Pemkot menggusur, kami juga nggak ingin seperti penggusuran di Jakarta yang pakai kekerasan, tapi mbok ya warga diajak berunding atau dipikirkan ke rumah susun.'' (H12-18n)