BOYOLALI - Penolakan retribusi Rp 1.000 per orang yang memasuki kawasan wisata pemancingan Umbul Tlatar, Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, bukan harga mati. Dengan demikian retribusi tetap diberlakukan tetapi harus ada konsekuensinya.

Di antaranya, pemerintah membangun lokasi parkir yang memadai dan mampu menampung sepeda motor dan mobil dalam jumlah banyak.

''Selama ini pemerintah belum membangun lokasi parkir dan fasilitas lainnya,''kata Ketua Paguyuban Rumah Pemancingan Ikan Umbul Tlatar, Drs Moh Sahid, siang kemarin.

Menurut Moh Sahid, sejak kawasan Umbul Tlatar menjadi wisata air dan rumah pemancingan ikan pemerintah belum banyak berbuat untuk kemajuan objek tersebut.

Pengembangan wisata lebih banyak dilakukan oleh pemilik rumah pemancingan sendiri. Misalnya, pembuatan jalan, penerangan dan fasilitas lainnya.

Pemerintah memang telah membangun kolam tetapi tidak laku dan sekarang mangkrak. ''Kenapa tidak membangun lokasi parkir yang representatif,''katanya.

Menjaga Keamanan

Sebagaimana diberitakan, Pemkab Boyolali tetap memungut retribusi Rp 1.000 per orang yang memasuki kawasan wisata Umbul Tlatar. Hal itu berdasarkan Peda No 22/2003 tentang Retribusi Objek Wisata dan Tempat Olah Raga.

Sebelumnya, paguyuban pemancingan ikan Umbul Tlatar sepakat menolak retribusi. Alasannya, pemerintah tidak terlalu banyak berbuat untuk kemajuan. Selain itu rumah pemancingan adalah milik pribadi termasuk fasilitas lainnya.

Moh Sahid mengatakan, pemerintah selama ini memang kurang memperhatikan fasilitas. Dicontohkan ketika dia meminta sarana penerangan listrik di dekat pemancingan tepatnya Dukuh Gombol, Desa Kebonbimo. Penerangan listrik ini perlu untuk keamanan kawasan wisata. Namun sampai sekarang belum dipenuhi.

Bila retribusi tetap diberlakukan Moh Sahid menuntut agar pemerintah menjaga keamanan objek wisata.

Selama ini keamanan wisata ditanggung sendiri oleh pemilik pemancingan.

Pemerintah hendaknya juga menjaga keamanan secara menyeluruh. (shj-67)