SEMARANG- Beberapa sekolah menjual buku paket dan tulis pada siswanya. Kendati tidak ada paksaan, sejumlah orang tua mengeluhkan harganya yang relatif mahal. Menurut pakar pendidikan Dr Nugroho MPsi, tidak relevan bagi sekolah menjual buku paket di sekolah. "Apalagi jika sampai memberatkan orang tua siswa,'' kata dia, Minggu (6/8).

Siswa sebaiknya diberi kebebasan membeli buku di luar sekolah. Dia menyarakan perlu ada rambu-rambu tertentu, sehingga buku yang dibeli sama dengan yang digunakan sekolah. Di dalam tugas pokok, peran dan fungsi sekolah tidak ada yang menyatakan bahwa salah satunya adalah menjual buku.

Dengan demikian, tujuan dari penjualan buku tersebut patut dipertanyakan. "Selain itu perlu dilihat apakah harganya lebih murah dibandingkan dengan di luar sekolah atau justru mahal,'' tegasnya.

Jika harganya lebih murah, penjualan buku tersebut bisa dikatakan membantu meringankan beban orang tua. Tetapi jika harganya mahal, beban orang tua tidak lagi menjadi ringan.

"Kalau sudah demikian perlu dipertanyakan tujuan menjual buku di sekolah. Tidak menutup kemungkinan ada sesuatu di balik penjualan buku itu,'' tandasnya.

Nugroho mengatakan, penjualan buku tidak dengan alasan untuk mencari tambahan dana. Jika memang kekurangan dana, sebaiknya pihak sekolah melaporkan pada komite sekolah. "Yang bertugas mencari tambahan dana adalah komite sekolah, bukan pihak sekolah.''

Tugas sekolah yang lebih penting adalah memikirkan desain pembelajaran lebih baik. Jika penjualan buku diteruskan, tidak menutup kemungkinan menjadi peluang bisnis bagi sekolah.

Dinas Pendidikan

Hal senada diutarakan Sekretaris PGRI Jateng, Drs Sulistiyo MPd. Menurut dia, penjualan buku paket di sekolah adalah rutinitas tahunan yang menjadi proyek bagi sekolah. "Kebanyakan buku yang dibeli sekolah kurang bermutu. Mereka membeli karena pendekatan penerbit pada pihak sekolah," katanya.

Semakin banyak buku untuk siswa, semestinya akan memberikan efek lebih baik bagi perkembangan pendidikan. Namun hal itu justru tidak terjadi, karena buku yang kurang bermutu dan juga harga relatif lebih mahal, sehingga memberatkan orang tua.

Dalam hal ini, pemerintah seharusnya memberikan banyak buku pada para siswa, khususnya di tingkat dasar. Namun pada kenyataannya banyak pejabat yang justru terganjal akibat kesalahan mengelola buku ajar. "Ini ironis. Buku paket seharusnya diatur dalam perda, tapi kalau pemerintah yang menjalankan justru banyak masalahnya. Yang penting dalam hal ini adalah pengawasan dan sanksi tegas bagi para pelanggar," tuturnya.

Rektor IKIP PGRI Semarang itu juga menyayangkan Dinas Pendidikan yang mendengar banyaknya keluhan orang tua siswa terkait "keharusan" membeli buku paket di sekolah, ternyata tidak mengambil tindakan apa pun.

"Pendidikan kita memang masih seperti itu. Kalau Dinas Pendidikan dan pemerintah tidak mengambil langkah konkret, kasihan orang tua. Kalau begini caranya, kapan pendidikan kita akan maju?" ungkap dia. (H31,H23-18s)