KEBUMEN - Kalangan fraksi DPRD Kebumen menyoroti penambahan sejumlah anggarana secara menyolok pada nota perubahan APBD 2006. Untuk biaya pilkades, misalnya, yang semula dianggarkan Rp 293 juta, menjadi Rp 978 juta lebih.

''Biaya pilkades bertambah Rp 685 juta lebih. Apakah sudah disusun jadwal pilkades dan sejauh mana persiapannya,'' tanya juru bicara Fraksi Partai Golkar Drs Lulus Tri Paryadi pada sidang pleno, Sabtu lalu (5/8).

Sidang dipimpin Ketua DPRD H Probo Indartono SE, dihadiri Asisten I Sekda Drs Witoyo Priyo Laksono MSi. Pandangan umum fraksi disampaikan M Sidik Permana (FPDI-P), Lulus Tri Paryadi (FPG), Awaludin Chamid (FKB), Fadlun Haryano SAg (FPP), dan Taufik Hamzah SIP (Fraksi Amanat Demokrat).

Fadlun Haryanto juga menyoroti kenaikan anggarana pilkades menjadi Rp 978 juta dengan penggunaan yang besar pada belanja biaya sewa perlengkapan Rp 310 juta, dan biaya makan serta minum rapat sampai Rp 435 juta.

Menurut Fadlun, FPP meminta rincian bentuk dan kegiatan masing-masing belanja tersebut serta berapa jumlah kades yang akan diganti. Apa dasar hukum pilkades tesebut, serta sejauh mana kesiapan penyusunan draf konsep perda yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa sesuai Undang-Undang 32/2004.

Darma Wanita

Awaludin Chamid dari FKB mengingatkan, semestinya perubahan alokasi anggaran digunakan dalam kerangka pembiayaan berbagai kegiatan serta program pembangunan agar lebih berguna dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Namun Chamid mempertanyakan kenaikan anggaran untuk beberapa pos, seperti bantuan keuangan kepada Darma Wanita yang ditambah Rp 200 juta, termasuk bantuan keuangan pembinaaan TK Rp 137 juta, dan bantuan keuangan rehab atau pembangunan gedung TK bertambah Rp 125 juta.

Sementara itu, juru bicara FPDI-P Sidik Permana lebih menyoroti kelemahan dalam penetapan target anggaran, nilai potensi penerimaan, penilaian kinerja instansi serta rencana tindakan peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah yang terkesan sebagai rutinitas.

Adapun juru bicara Fraksi Amanat Demokrat Taufik Hamzah menilai masih ada tumpang tindih sistem birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas.

Ia menyebut kinerja Bagian Kesra dengan Dinas Kesbanglinmassos perlu diperjelas kewenangan, tugas dan fungsinya. (B3-24)