SEMARANG - Ajang pertemuan bupati/wakil bupati (eksekutif) dan legislatif dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di daerah, kini menjadi senjata bagi kepengurusan hasil Muktamar II Semarang untuk meneguhkan eksistensi partai yang dipimpin oleh H Muhaimin Iskandar itu.

Khusus para bupati/wakil bupati yang ikut pertemuan, merupakan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, yang dalam pencalonannya direkomendasikan oleh DPP pimpinan Muhaimin.

DPW PKB Jateng hasil muktamar di Semarang pimpinan H Abdul Kadir Karding misalnya, berulang kali telah menggalang pertemuan yang melibatkan para eksekutif dan legislatif yang diusung partai itu.

''Alhamdulillah, dari beberapa kali penyelenggaraan, para bupati/wali kota dan wakilnya serta legislatif dari kabupaten/kota mayoritas selalu hadir. Ini menunjukkan dukungan dan kekuatan riil kami,'' kata Sukirman, staf humas DPW PKB Jateng hasil Muktamar II Semarang, Sabtu (29/7).

Yang terakhir, Minggu kemarin, mereka telah memberangkatkan 200 wakil rakyat dan eksekutif dari PKB ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan ''Pertemuan Eksekutif dan Legislatif Ke-2''. Acara tersebut akan berakhir hari ini (31/7).

Menurut Ketua DPW Abdul Kadir Karding, kegiatan itu merupakan seri kedua secara nasional. Para bupati/wakil bupati yang diusung DPW PKB Jawa Tengah dalam kegiatan itu di antaranya Kholiq Arief (Bupati Wonosobo), Bambang Guritno (Bupati Semarang), Tafta Zani (Bupati Demak), Siti Qomariyah (Bupati Pekalongan), Moh Toha (Wakil Bupati Sukoharjo), Hamam Miftah (Wakil Bupati Tegal), Afa Mahfudz (Wakil Bupati Batang), dan Farisul Haq (Wakil Bupati Brebes).

''Mereka telah diberangkatkan di bawah koordinasi DPW. Kami akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu sebelum forum dibuka,'' kata dia.

Abdul Kadir Karding menjelaskan, kegiatan itu bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja para anggota FPKB dan eksekutif, baik dari segi manajemen kerja, sikap politik maupun dalam kaitannya dengan penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Selain itu, akan dirumuskan program-program penyaluran aspirasi masyarakat yang disinergikan dan disesuaikan dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Menurut dia, konsolidasi kinerja antara ekskutif dan legislatif perlu diintensifkan sehingga tercipta satu kesatuan. Pasalnya, selama ini ada kesan antara eksekutif dan legislatif di daerah berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, melalui kegiatan ini akan dikonsolidasikan kegiatan dari kedua pihak agar bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi.

Pihaknya, lanjut Kadir, juga pernah menyelenggarakan kegiatan serupa di tingkat DPW PKB Jawa Tengah, setelah pertemuan pertama yang digelar di Jakarta sekitar enam bulan lalu. (G17,H7-41v)