JAKARTA - Walaupun ada tawaran kepada beberapa orang untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersikukuh untuk tetap berada di luar. Hal ini disebabkan agar proses check and balance tetap berjalan. Demikian Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Pramono Anung kepada pers di Jakarta, Minggu (30/7).

Selain kepada dirinya, tawaran tersebut juga ditujukan kepada Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Tjahjo Kumolo. ''Sekalipun PDI-P diajak untuk menempatkan kadernya di pemerintahan, tetapi tawaran itu kami tolak. Hal ini agar demokrasi tetap berjalan. PDI-P akan terus menjadi sebuah partai yang mengontrol pemerintah dan tidak akan masuk dalam kabinet sekarang,'' katanya.

Dia mengakui, sebelum KIB dibentuk, partainya sudah ditawari untuk masuk. Hal ini disebabkan karena PDI-P dianggap memiliki kekuatan konkret, termasuk di parlemen. Namun tawaran itu ditolak. ''Dalam dua tahun ini, kita melihat kehidupan kebangsaan tidak lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini dirasakan rakyat secara langsung,'' ujarnya. Dia menjelaskan, pemerintah melakukan kesalahan kalkulasi dalam menaikkan harga BBM.

''Ketika itu pemerintah berharap dengan menaikkan harga BBM maka akan ada dana yang bisa disimpan oleh pemerintah. Akan tetapi, kehidupan masyarakat lapis bawah terkena imbas paling parah, karena tidak memiliki daya beli lagi,'' sesalnya.

Kinerja

Menanggapi rencana pembenahan kabinet, pakar politik Prof Dr Maswadi Rauf mengatakan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukan pembenahan atau pergantian menteri-menteri di kabinet, tetapi peningkatan kinerja kabinet. ''Peningkatan kinerja kabinet itu tidak disebabkan bergantinya menteri-menteri," kata Guru Besar UI.

Digantinya menteri, ia mengingatkan, tidak berarti membuat kabinet menjadi lebih baik, malahan bisa menjadi lebih buruk. Indonesia, lanjut dia, sudah berpengalaman mengalami pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer tahun 1950-an ketika setiap 6-10 bulan sekali terjadi pergantian kabinet dan menyebabkan instabilitas politik serta pembangunan yang stagnan.

Pada masa Presiden Abdurahman Wahid, lanjut dia, juga sering berganti-ganti menteri dan terbukti tak ada gunanya serta bisa memunculkan masalah baru.Kalau digantinya seorang menteri karena melanggar hukum atau memang sudah tak mampu menjalankan tugasnya, menurut dia, tak ada masalah menteri itu diganti, tetapi bukan dengan alasan demi dukungan partai-partai di parlemen.(H28,di-23v)