SM/dok Jusuf Kalla

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan partai politik agar tidak mengaveling-kaveling Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya karena kepala daerahnya dipimpin oleh orang yang berasal dari partai bersangkutan. ''Jadi, bukan untuk mengaveling-kaveling. Negara ini milik kita bersama, harus kita dukung bersama," ujar Wapres Jusuf Kalla, dalam pidato pembukaan Konsolidasi Nasional Ke-2 Eksekutif dan Legislatif Forum Kerja Sama Program (Foksam) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Minggu kemarin.

Dikatakannya, loyalitas kepada negara itu lebih tinggi daripada kepada partai. ''Kalau untuk legislatif bisa tetap (loyal) ke partai, tetapi untuk eksekutif tidak bisa dikatakan bahwa ini gubernur PKB, ini bupati Golkar atau PAN, dan sebagainya, supaya negara ini tidak dikaveling-kaveling,'' tuturnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP PKB, Muhaimain Iskandar, mengungkapkan bahwa dalam Foksam itu diikuti oleh 256 orang, terdiri atas 175 anggota DPR-DPRD kabupatan dan kota dari PKB dan 81 gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang berasal dari PKB di seluruh Indonesia. Menurut Muhaimin, Foksam bertujuan untuk menyinergikan program-program yang dilakukan oleh lesgislatif dan eksekutif dari PKB.

Menurut Wapres, dengan menyitir ungkapan bahwa meskipun para calon kepala daerah itu diajukan oleh parpol, namun ketika sudah terpilih menjadi kepala daerah, maka menjadi milik seluruh rakyat di daerah tersebut. Karena itu, tidak ada lagi gubernur PKB, atau gubernur Golkar, PAN, atau bupati PKS, dan sebagainya.

''Prioritas kita bersama kepada negara. Kita tak pernah menyumpah gubernur atau bupati pada partai, tapi bersumpah kepada negara dan bangsa,'' tandasnya.

Namun, tambah Wapres, adanya Foksam untuk mempertemukan antara eksekutif dan legislatif seperti ini penting untuk bersinergi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Dengan pilihan demokrasi tersebut, maka berakibat kepada ketiga hal, yakni, keterbukaan, adanya otonomi daerah, dan adanya media massa yang sangat terbuka, sedangkan tujuan negara itu sendiri adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Namun, kadang-kadang dalam melaksanakan demokrasi mengalami kebingungan.

''Kadang-kadang kita merasa tujuan negara itu demokrasi, padahal tujuan negara tersebut tetap, yakni mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi itu proses untuk mencapai tujuan,'' jelasnya.

Dalam masyarakat saat ini, tambah Wapres, kadang-kadang berfikir demokrasi itu sebagai tujuan, padahal bukan. Demokrasi hanya proses. Karena itu, Wapres mengingatkan kepada Partai Golkar ataupun PDI-P agar bisa betul-betul melaksanakan demokrasi yang benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

''Saya arahkan Golkar dan PDI-P agar melaksanakan betul-betul demokrasi yang benar, damai untuk mencapai tujuan. Bukan demokrasi yang brutal. Sebab, kalau tidak, siapa pun yang memimpin bangsa ini akan kesulitan,'' ungkapnya.

Politisasi

DPP PKB hasil Muktamar Surabaya memperkirakan, kehadiran Wapres dalam pertemuan legislatif dan eksekutif yang digelar PKB hasil Muktamar Semarang akan dipolitisasi. Seolah-olah PKB bentukan Muhaimin Iskandar telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

Sekretaris Jenderal DPP PKB, H Idham Cholied, mengatakan, kehadiran Kalla sebagai wakil presiden itu sebenarnya hal biasa. Apalagi, hal itu pertemuan eksekutif dan legislatif, karena pemerintah tengah mengoptimalkan koordinasi di tengah situasi politik dan kehidupan bangsa yang carut marut saat ini.

''Kedatangan Wapres tidak akan menambah bobot legitimasi politik bagi Muhaimin dan kawan-kawan. Namun, sebenarnya kehadiran Pak Jusuf Kalla cukup disayangkan, karena pasti akan dipolitisasi oleh mereka,'' tegas Idham kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Pada Mei lalu, Kalla membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama PKB di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Kehadiran Kalla dalam acara yang digelar DPP PKB pimpinan KH Abdurrohman Chudlori-Drs H Choirul Anam itu langsung disusul dengan aksi unjuk rasa oleh anak buah Muhaimin.

''Itulah inkonsistensi yang tengah mereka pertontonkan kepada publik. Dahulu mereka demo Wapres, karena datang ke acara kita, sekarang mereka mengundangnya. Saya pikir, Pak Jusuf Kalla ingin menunjukkan sikap netralnya. Kalau dahulu datang di acara kita, sekarang datang ke acaranya mereka (Imin Cs),'' imbuhnya. (di-41h)