CILACAP - Nelayan Cilacap, yang jumlahnya mencapai 10.000 orang lebih, saat ini tengah menunggu bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut sangat diharapkan, karena hasil tangkapan ikan belum baik. Selain itu, banyak alat dan perahu yang rusak atau hilang akibat bencana tsunami, 17 Juli lalu.

Setidaknya ada dua jenis bantuan yang mereka harapkan, yakni untuk jatah hidup (jadup) dan bantuan perbaikan atau penggantin alat tangkap dan perahu. ''Sekarang banyak yang belum melaut. Selain alat tangkap dan perahu rusak, ikan belum muncul sampai sekarang,'' kata Ketua Kelompok Nelayan PPSC Cilacap, Rosuli.

Rosuli mengatakan, bencana tsunami semakin memperpanjang penderitaan nelayan Cilacap, apalagi sebelumnya mereka sudah berbulan-bulan paceklik. Kalaupun ada satu-dua nelayan yang beruntung bisa mendapat ikan, pendapatan dari penjualan hasil tangkapan belum sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan untuk melaut.

''Belum lagi semua usai, bencana tsunami datang. Akibatnya, kami makin kesulitan,'' kata ketua kelompok, yang membawahi 1.115 orang nelayan itu.

Untuk makan sehari-hari banyak yang kesulitan. Mereka berharap, ada bantuan dari pemerintah. Ketua kelompok nelayan Sentolokawat Cilacap, Untung Jayanto, mengatakan hal yang sama. Menurut dia, sebagian besar dari 2.500 nelayan, yang ada di kelompoknya, saat ini belum bisa melaut.

''Mau melaut pakai apa? Banyak perahu dan alat tangkap yang rusak akibat tsunami. Selain itu, ongkos melaut juga mahal, sehingga mereka sangat terbebani. Bahkan, untuk membeli minyak pelumas mesin perahu saja mereka tidak bisa,'' tegas Untung Jayanto.

Pascatsunami, kata dia, hanya sekitar 5% nelayan yang melaut. Bahkan, ketika melaut pun, mereka belum tentu dapat ikan, karena memang ikan masih sepi. ''Kalau begini terus, dari mana nelayan bisa menghidupi ekonomi sehari-hari? Bantuan sangat kami harapkan,'' ujarnya.

Yang paling diperlukan saat ini adalah bantuan jaminan hidup. Selama paceklik dan memperbaiki alat tangkap atau perahu, nelayan dan keluarganya tetap perlu makan. Dengan uang jaminan hidup inilah, mereka berharap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai semuanya normal.

Menurut ketua KUD Mino Saroyo, Rosikin, setidaknya dibutuhkan waktu satu bulan untuk bisa memperbaiki alat, sehingga besarnya jadup adalah kebutuhan ekonomi per hari dikalikan satu bulan. ''Itu berdasarkan perhitungan kami. Namun, memang kenyataannya mereka tetap harus makan selama menunggu perbaikan alat tangkap atau perahu,'' tandas Rosikin.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menyebutkan, akibat tsunami, kerusakan di bidang perikanan Cilacap mencapai Rp 2,01 miliar. Untuk kerugian akibat perahu rusak lebih besar, yakni mencapai Rp 18 miliar lebih.

Dalam kunjungan ke Cilacap pascatsunami, Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, menyatakan, semua kerugian akan didata dahulu, sebelum dirapatkan secara lintas sektoral di Jakarta.

''Kalau keinginan kami, bantuan kepada nelayan diberikan secepatnya. Apalagi, yang berupa bantuan jatah hidup. Sebab, saya dengar di kabupaten lain, yang juga menjadi korban tsunami, nelayannya sudah mendapat bantuan jatah hidup,'' ungkap Rosikin. (G21-46h)