SEMARANG - Sejumlah pengguna jalan mengeluhkan kemacetan yang terjadi di sebagian Jl Pemuda dan Jl Dr Sutomo, khususnya siang hari. Pada jam pulang sekolah, mobil-mobil penjemput di beberapa sekolah favorit, yang terletak di dua jalan protokol tersebut selalu memadati badan jalan, sehingga mengakibatkan antrean panjang hingga puluhan meter ke belakang.

Sementara itu, pakar transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai sudah saatnya persoalan tersebut diatasi dengan regulasi larangan parkir di badan jalan. Departemen Perhubungan (Dephub) bahkan memiliki program bus sekolah siap operasi, yang ditawarkan ke daerah-daerah. Bus khusus anak sekolah itu, saat ini, sudah digunakan di Surabaya.

Kemacetan yang terjadi di beberapa titik jalan utama tersebut timbul, karena mobil-mobil penjemput anak sekolah diparkir berderet di badan jalan. Bahkan, di depan SMP Domenico Savio, parkir mobil dilakukan di dua sisi, sehingga kemacetan terjadi di dua arah, yakni dari utara dan selatan.

Jalan Pemuda

Kondisi yang lebih parah terjadi di depan SD Regina Pacis, SMA 3, dan SMA 5. Antrean di Jl Pemuda itu lebih panjang, lantaran tiga sekolah favorit tersebut jaraknya berdekatan. Selain di beberapa jalan tersebut, titik-titik kemacetan saat pulang sekolah juga terjadi di SMP 3 Jl DI Panjaitan, dan SMP 2 Jl Brigjen Sudiarto.

''Antrean itu menjengkelkan. Kalau pagi macet, jadi takut terlambat kerja. Siang juga macet, mana sering panasnya minta ampun, jadi ingin marah-marah,'' ujar Dodi, yang bekerja sebagai salah satu tenaga pemasaran sebuah perusahaan di Jl Pemuda.

Pendapat senada diungkap Eni, warga Pedurungan. Menurutnya, pemerintah mestinya melarang mobil diparkir di jalan-jalan tersebut. Untuk mengatasi kemacetan, aparat kepolisian atau Dinas Perhubungan mestinya mengaturnya.

Mengenai hal tersebut, Djoko Setijowarno, menandaskan, di kawasan padat, seperti jalan-jalan tersebut, semestinya diterapkan larangan parkir di badan jalan. Apalagi, kadang-kadang lebar parkir sampai dua lapis. Untuk mengurangi kemaceten, mobil semestinya menaikkan atau menurunkan siswa di halaman sekolah.

''Sebenarnya ini persoalan lama, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Mestinya Dephub menyediakan bus-bus sekolah untuk siswa, apalagi departemen (Dephub-red) sudah menawarkan. Saat ini, busnya sudah ada, tinggal dioperasikan, tapi dinas tidak mau,'' tutur dia.

Dia mengakui, operasionalisasi bus sekolah memang tidak menguntungkan secara komersial. Akan tetapi, dinas mestinya tetap melakukan, karena tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. (H12-62h)