YOGYAKARTA - Masyarakat korban gempa melakukan aksi cap jempol darah sebagai bentuk tuntutan pada pemerintah agar segera merealisasikan janjinya. Mereka menggelar spanduk yang dipenuhi tanda tangan serta cap jempol darah di halaman DPRD DIY.

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, korban gempa dari Bantul berunjuk rasa menuntut janji Wapres Jusuf Kalla yang pernah menjanjikan akan memberikan bermacam-macam bantuan, termasuk biaya pendirian kembali rumah roboh. Namun sampai sekarang, menurut para korban, janji tersebut tak pernah terbukti.

Para koran kemudian meneruskan aksinya dengan mendirikan tenda di halaman DPRD DIY dan mogok makan. Sampai sekarang aksi tersebut masih berlangsung dan ditambah dengan pengumpulan tanda tangan serta cap jempol darah.

Protes korban gempa kali ini menyita perhatian masyarakat, karena ingin melihat demonstran melukai jempol dan menorehkan darah yang menetes di kain putih. Setiap orang mencoblos jempolnya dengan jarum. Begitu darah keluar langsung ditempel di kain. Beberapa peserta tampak meringis ketika jarum menusuk jempol.

''Sudah dua bulan gempa berlangsung, namun janji-janji pemerintah untuk membantu proses pemulihan korban belum terealisasi baik,'' tandas juru bicara aksi, Iyan.

Dia menilai pemerintah selama ini hanya memberikan janji, bukan bukti. Dicontohkannya, masih banyak korban gempa rawan pangan yang bertahan di tenda-tenda, padahal cuaca saat ini tidak bersahabat, siang panas begitu menyengat dan menjelang malam dingin menusuk tulang.

Tak Serius

Iyan menuding pemerintah tidak serius membantu korban gempa. Meskipun ribuan korban telah berunjuk rasa, namun tak ada tanggapan pemerintah untuk memenuhi janjinya. Para korban selama ini sudah mencoba bersabar, tapi karena ditunggu-tunggu tak ada bukti, akhirnya mereka turun ke jalan.

''Sampai hari ini tidak ada tanggapan serius dari pemerintah. Masih banyak korban belum mendapatkan bantuan sesuai janji Wapres dulu. Kalaupun sudah ada bantuan, tidak merata dan jauh dari cukup,'' paparnya.

Kondisi tersebut menjadi beban pemerintah daerah yang akhirnya mengupayakan semaksimal mungkin mengatasi para korban. Namun persoalannya, pemda kesulitan mendistribusikan karena jumlah korban sangat besar sedangkan bantuan terbatas.

Tingkat kesabaran korban, jelas Iyan, sudah mencapai tingkatan krisis, karena desakan berbagai kebutuhan menjelang musim penghujan dan Lebaran. Pada tingkat tertentu, rasa frustasi masyarakat bisa memuncak. Iyan mendesak pemerinta pusat segera merealisasikan janjinya sesuai dengan yang pernah diungkapkan usai bencana. (D19-24 )