Pernyataan Ucup Kelik, Wapres Republik BBM di Purwokerto beberapa waktu lalu bahwa acara itu dihentikan karena para pemainnya merasa jenuh. Maaf, ini memalukan karena dikomandani pakar komunikasi UI. Ini bukti, belum tentu hasil pemikiran pakar bisa membuat acara TV berlanjut.

Sebab format acaranya tidak jelas kecuali didominasi oleh sikap mengolak-ngolok dan melecehkan. Pada acara humor biasanya juga diselingi kritik namun sifatnya lugas, umum tidak terarah Namun acara Republik BBM jelas mengolok-ngolok republik tetangga.

Saya bukan pakar komunikasi, tetapi puluhan tahun bekerja di bidang media massa, sejak awal sudah memperkirakan acara itu tidak akan bertahan seperti yang saya tulis di Surat Pembaca 21 Maret 2006. Acara Republik BBM hanya penuh olok-olokan terhadap pemerintah dan negara RI.

Mengolok-ngolok, sangat menyakitkan, bukan saja bagi yang diolok-olok tetapi juga orang lain yang mendengar dan melihat. Tidak ada rumus olok-olok dalam teori komunikasi massa. Yang ada kritik untuk meluruskan, menyadarkan pembuat kebijakan dari kekeliruannya.

Kalau ada olok-olok meniru karakter orang lain dapat diartikan melecehkan ciptaan-Nya. Saya berpendapat, semboyan yang dicanangkan Angkatan'45 right or wrong is my country perlu dilestarikan. Artinya baik buruk ini negaraku yang wajib aku bela kalau dilecehkan bangsa lain.

Kalau Indonesia mendapat predikat bangsa terkorup di dunia, bukan hanya pemerintah atau birokrat yang malu tetapi seluruh bangsa menjadi malu karena gagal mendidik generasi menjadi manusia jujur terlepas siapa pemerintahnya.

Semoga tulisan ini terbaca para pemain Republik BBM dan seperti isi surat pembaca saya dulu, ubah formatnya untuk menggembleng generasi muda menjadi generarasi patriotik, bukan generasi pengabdi globalisasi yang banyak bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia.

Sudarjo

Jl S Parman 61, Purwokerto

***

PKL di Papandayan

Mengganggu Jalan

Perda No 11 tahun 2000 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang napaknya belum menuai hasil maksimal. Terlepas apakah pihak Pemkot kurang berhasil menyosialisasikan atau pihak PKL yang memang kurang mengindahkan perda tersebut.

Saya warga Jl Papandayan merasa dirugikan dengan keberadaan PKL di RT 2/RW 5 tepatnya di Jl Papandayan Gajahmungkur. Barang dagangan berupa kayu dan besi bekas ditempatkan di pinggir jalan sehingga mengganggu pengguna jalan, mengurangi keindahan dan kenyamanan warga sekitar.

Kayu dan besi tua ditumpuk seenaknya bahkan sampai menjorok ke bahu jalan. Belum lagi kalau sedang bongkar muat, maka Jl Papandayan sering macet mengingat jalannya sempit dan bisa terjadi kecelakaan. Sebenarnya masalah ini sudah menjadi perhatian khusus aparat kelurahan termasuk melibatkan ketua RW 4, 5 dan 8.

Bahkan PKL tersebut telah mendapat teguran lewat surat no 511.3/76/2006 oleh Kelurahan Gajahmungkur. Namun sampai saat ini tidak mendapat tanggapan. Ada dugaan dia punya backing. Namun seberapa kuat backing-nya sehingga pihak kelurahan/kecamatan tidak berani mengambil langkah tegas.

Saya mohon instansi yang terkait dengan penertiban PKL termasuk Satpol PP dan.Camat Gajahmungkur segera menertibkan sebelum jatuh korban yang lain.

Puji Rahayu

Jl Watu Lawang Timur II/42, Semarang

***

Tanah GKBI Batang

Saya selaku warga Batang bangga atas kemajuan kota kabupaten termuda di Jateng ini yang dipimpin seorang pemuda demokratis.

Bapak Bambang Bintoro SE merupakan figur layak jual untuk memimpin Batang karena dapat merangkul semua elemen masyarakat sehingga menciptakan suasana kondusif.

Namun demikian juga tidak lepas dari kekurangan yang terkadang banyak disorot dan diplintir oleh sekelompok orang. Informasi yang beredar, terjadi pembebasan tanah HGB milik GKBI yang tak digunakan sesuai izin prinsip yang dikelola menjadi sawah pertanian produktif, konon dijual Pemkab tanpa rapat anggota.

Padahal yang namanya koperasi mestinya lewat rapat anggota. Apakah benar demikian. Bila benar berarti proses jual beli ini sengaja diplintir GKBI hanya untuk mendapatkan keuntungan belaka tanpa mempertimbangkan asas gotong royong dan kekeluargaan.

Namun jika proses jual beli (pembebasan) tanah yang direncanakan untuk gelanggang olahraga ini melalui prosedur benar, kenapa mesti dipermasalahkan. Atau mungkin yang menjadi kasak kusuk dan kolusi di tubuh Pemkab sendiri yang ngeplot anggaran terlalu tinggi (mark up) sehingga kolaps dalam tahun anggaran lalu.

Semoga semua pihak menyadari dan menerima dengan legawa atas pertanyaan ini, karena bagaimana juga itu uang rakyat yang patut dipertanggungjawabkan. Menurut saya, GKBI sudah tidak patut lagi mendapat ganti rugi, karena tidak menjalankan sesuai izin prinsipnya.

Sudah seharusnya mereka menyerahkan tanah itu kepada negara (dikembalikan ke status semula) dan status HGB gugur demi hukum.

Suwadji

Pasekaran Rt 1/Rw 1, Batang

***

Doktrin Pengemis

Tanggal 12 Juni merupakan peringatan Hari Anak Sedunia. Peter Rademaker Deputy Director ILO di Indonesia menyatakan sekitar 4.000 anak di negara ini tidak mengenyam pendidikan. Karenanya menjadi kewajiban pemerintah melindungi anak-anak tersebut. Dia juga menyorot banyaknya anak jalanan.

Masyarakat Jateng cenderung lebih tertarik membahas isu RUU APP atau pro kontra mengadili mantan presiden ketimbang memikirkan nasib anak jalanan yang "menghiasi" setiap lampu merah. Prihatin rasanya melihat anak di bawah umur dan balita menengadahkan tangan mungilnya ke pintu mobil.

Ada lagi yang bermodalkan gitar dan icrik-icrikdari tutup botol, menyanyi seadanya. Di tengah kemajuan Kota Semarang mereka tanpa pengawasan orang tua, tanpa bimbingan guru. Mereka hanya mengandalkan naluri hidup berkelompok yang rentan penyakit menular, kriminalitas, pelecehan seksual.

Mereka juga terbiasa didoktrin sebagai pengemis sejak kecil. Pernah saya lihat modus baru eksploitasi anak kecil sebagai peminta sumbangan. Dia ditemani "supervisor" yang mengawasi dari jauh, datang ke rumah penduduk minta sumbangan.

Ketika ditanya mengapa tidak sekolah dengan agak takut dia menjawab, lebih enak minta sumbangan dapat duit sebab kalau sekolah malah menghabiskan duit, waduh ... Dengan jawaban jujur ini nampak indoktrinasi anak untuk jadi peminta-minta berhasl.

Ada pihak yang memanfaatkan keluguan bocah dengan iming-iming uang. Jadilah sindikat terorganisasi rapi dengan konsekuensi tak memedulikan masa depan anak. Setidaknya dibutuhkan perhatian pemerintah, LSM dan masyarakat menertibkan praktik eksploitasi anak untuk mengemis. Jika tidak, kelak generasi pengemis ini akan tetap lestari.

Aryo Widiyanto AMd

Jl Sri Agung 234 Cepiring, Kendal

***

Untuk PSIS

Saya penggemar PSIS dan tidak pernah melewatkan pertandingan di Jatidiri. Begitu pun saat PSIS bertanding di luar, saya tidak pernah melewatkan dengan mendengarkan radio.

Saya bersyukur PSIS masuk 8 besar dan mengharap berprestasi lebih baik dari tahun lalu. Permasalahannya, PSIS adalah tim besar tapi kenapa stadionnya kurang layak untuk menggelar pertandingan sekelas Divisi Utama.

Hal ini menyebabkan PSIS gagal terpilih sebagai penyelenggara babak 8 besar. Padahal, banyak keuntungan yang bisa diperoleh yaitu hasil penjualan tiket dan dukungan penonton yang besar. Sungguh ironis, di tim PSIS banyak pemain berkualitas dan bergaji tinggi tapi tidak ada perhatian sedikit pun terhadap kondisi lapangan yang sangat memprihatinkan.

Lapangan memengaruhi penampilan para pemain. Dengan kondisi lapangan yang baik, diharapkan para pemain dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya. Juga akan tercipta pertandingan yang berkualitas, sehingga penonton puas serta tidak sungkan berbondong-bondong ke stadion Jatidiri untuk melihat tim pujaannya bertanding.

Saya berharap, setelah kompetisi liga selesai, diadakan renovasi stadion baik rumput, ruang ganti pemain, toilet dan kekurangan lainnya. Untuk PSIS-ku, selamat berjuang di babak 8 besar. Bravo PSIS.

Dimas Widyatama AW

Randusari Spaen I/278, Semarang