Didik J Rachbini

DULU, saya masih sering berkomunikasi dengan Rektor IPB. Kadang-kadang saya datang bertandang ke IPB sambil mengantar istri ke kampus IPB untuk mengajar. Akan tetapi, akhir-akhir sudah sangat jarang atau setahun lebih tidak pernah berkomunikasi lagi karena kesibukan masing-masing.

Namun saya pernah ingat dalam suatu percakapan telepon dengan Rektor IPB, kami sekilas menyinggung perlunya membangun sektor pertanian dalam arti luas (termasuk kehutanan, perkebunan, kelautan, peternakan, dan lain-lain). Banyak subsektor pertanian yang dapat diangkat ke pentas pembangunan nasional sebagai platform utama. Namun tentu tidak bisa sendiri, harus dikaitkan dengan industri pengolahannya sekaligus.

Rektor IPB Prof A Mattjik dan jajarannya pernah menyiapkan konsep untuk hal ini serta mengajak saya untuk terlibat dalam rencana seminar nasional sebagai medium sosialisasinya. Dalam temu alumni sebelum Munas HA IPB Rektor juga mempertanyakan apakah sektor pertanian bisa menjadi platform pembangunan ekonomi?

Persoalan pertanian terkait dengan kebijakan dasar pemerintah untuk melakukan revitalisasi pertanian. Tentu saja pertanyaan dan jawaban terhadap rencana kebijakan tersebut datang ke IPB sebagai institusi besar dalam pendidikan, industri, dan teknologi pertanian. Bahkan Presiden yang mencetuskan revitalisasi pertanian pun adalah alumnus institusi tersebut.

Mengapa pertanyaan itu datang ke IPB? Tidak lain karena di garda depan dalam pemikiran pertanian ada di tangan institusi tersebut. Akan tetapi, untuk kebijakan tentu saja pemerintah yang bertanggung jawab karena sumber daya manusia, sumber dana, dan potensi lainnya ada di tangan pemerintah atau negara.

Pertanian adalah basis ekonomi sesungguhnya dari perekonomian Indonesia. Jika sejarah hendak ditarik ke belakang lagi, maka sektor perkebunan merupakan emas hitam perdagangan internasional zaman Hindia Belanda. Ekonomi Belanda sangat maju karena perdagangan rempah-rempah, gula, tembakau, dan sebagainya. Pelabuhan-pelabuhan Eropa hidup karena memperdagangkan hasil-hasil perkebunan dari Indonesia.

Dalam sejarah IPB pernah menjawab tantangan pembangunan nasional bersama revolusi hijau. Konsep Bimas IPB bersifat fenomenal karena pemilikan lahan yang kecil bisa menjawab swasembada pangan, khususnya beras. Ketika Indonesia masih miskin pada tahun 1970-an, pembangunan ditujukan untuk kebutuhan dasar pangan (basic need strategy).

Konsep Bimas adalah jawabannya sehingga secara tidak langsung sektor pertanian menjadi pilar pembangunan yang berdiri di depan. Ketersediaan pangan yang cukup dihasilkan dari serangkaian kebijakan untuk mencapai ketahanan dan swasembada pangan.

Banyak yang mengkhawatirkan Indonesia terperangkap kekurangan pangan pada tahun 1980-an. Akan tetapi, Bimas bersama revolusi hijau pada waktu itu berhasil mematahkan kekhawatiran akan kekurangan pangan. Indonesia mengemasnya dengan kebijakan dan program Bimas ini sehingga berhasil mencapai swasembada pangan.

Kini, sudah saatnya konsep pertanian dan sekaligus industrialisasinya harus digiring ke arah peningkatan nilai tambah yang besar, inovasi teknologi serta daya saing yang tinggi. Orientasi pertanian bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri yang menoleh ke dalam (inward looking) tetapi dapat menetrasi pasar internasional.

Indonesia perlu mengubah kebijakan ekonomi dan industri pertanian berorientasi ke dalam (inward looking) menjadi kebijakan ekonomi yang berorientasi ke luar (outward looking). Ekspor nonmigas digalakkan pada tahun 1980-an dan 1990-an perlu dilanjutkan dengan memperkuat basis ekspor pada industri pertanian.

Jadi, basis ekspor harus tetap kuat pada sektor pertanian (terutama kehutanan, perkebunan, dan kelautan). Ketiga sektor ini harus menjadi penyangga ekspor nonmigas pada tahun 1990-an sampai sekarang.

Jadi, sektor pertanian dan industrialisasi lanjutannya bisa menjadi platform utama pembangunan dan bisa berperan besar dalam perekonomian nasional, seperti diharapkan dalam kebijakan revitalisasi pertanian. Namun jika tidak terwujud, maka yang lemah sebenarnya adalah sistem, sumber daya manusia, dan kepemimpinannya. (46v)

- Penulis adalah pengamat ekonomi.