TOTOK Mintarto baru saja memenangi pilkada, sehingga menduduki kembali jabatan wali kota Salatiga yang telah dijalaninya sejak 2001. Selama lima tahun memerintah, memang sudah banyak persoalan yang telah tertangani. Namun tidak sedikit pula persoalan yang belum tuntas hingga sekarang.

Karena itu, bersamaan dengan momentum peringatan hari jadi kota ini, Totok Mintarto mengajak seluruh lapisan masyarakat di Salatiga untuk membangun bersama, untuk mempercepat kemajuan daerah. ''Kalau ada uneg-uneg, segera sampaikan ke saluran resmi. Saya pun tidak alergi kritik,'' ujarnya.

Dia mengakui, salah satu pekerjaan rumah (PR) yang belum dapat diatasi selama periode pertama kepemimpinannya adalah pembenahan kota yang terlihat masih semerawut. Sejumlah jalan utama di kota ini menjelma menjadi ''hutan PKL''. Dulu dia tidak bisa gegabah mengusir mereka, karena ini menyangkut perut rakyatnya sendiri.

Pembenahan kota menjadi salah satu program jangka pendek yang mendapat prioritas utama untuk dirampungkan. Ada dua hal lain yang diprioritaskan dalam jangka pendek ini. Pertama, membenahi kinerja birokrasi. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Makin Kompleks

Pembenahan kinerja birokrasi sangat diperlukan, karena tantangan pembangunan kota ke depan makin sulit dan kompleks. ''Apalagi sekarang tak ada lagi staf ahli untuk wali kota, bupati, dan gubernur. Mau tak mau SDM di pemerintah kota harus dioptimalkan, sehingga segala advisnya tak menjadi masalah di kemudian hari,'' ujarnya.

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selama ini pelayanan pendidikan dan kesehatan di kota ini sudah cukup baik. Bahkan jasa pelayanan kesehatan di Salatiga sering dimanfaatkan warga dari daerah tetangga, seperti Kabupaten Semarang dan Boyolali. Begitu juga fasilitas pendidikan di kota tersebut.

Selain itu, Pemkot juga bertekad merampungkan proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalan lingkar sepanjang 16 km, mulai Kelurahan Blotongan (Kecamatan Sidorejo) sampai Desa Cebongan (Argomulyo). Saat ini proses pembebasan tanah baru sepanjang 2 km. Pembebasan tanah memang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, sedangkan pembangunan jalan tanggung jawab provinsi.

Tetapi untuk menuntaskan pembebasan tanah sepanjang 14 km bukan pekerjaan mudah. Kendala terbesar adalah kesiapan dana. Meski demikian, proyek yang diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 120 miliar ini harus dijalankan hingga tuntas. Sebab kemanfaatannya melebihi tantangan dan kendala yang dihadapi.

''Jalan lingkar dapat memecah keramaian dan arus lalu lintas Semarang-Solo yang saat ini sudah terlampau padat. Selain itu, akan menciptakan simpul-simpul perekonomian baru, sehingga masyarakat di sekitarnya dapat ikut merasakan multiplier effect dari kehadiran jalan lingkar tersebut,'' tegas Totok Mintarto. (32)