JAKARTA-Pemerintah perlu membuat kebijakan strategis untuk meningkatkan produksi migas dengan melibatkan sektor industri migas nasional dan kalangan akademisi sehubungan perkembangan harga minyak dunia yang sulit diprediksi saat ini.

"Tingginya harga minyak mentah saat ini dapat dijadikan momentum untuk merevisi kebijakan bidang migas dengan mengikutsertakan potensi nasional secara optimal," kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), Effendi Siradjuddin, di Jakarta, Minggu, menanggapi perkembangan harga minyak dunia yang telah mencapai di atas 70 dolar AS per barel.

Rencana strategis, menurut dia perlu diwujudkan dalam undang-undang (UU), yang antara lain berisi rumusan yang memberikan peluang kepada perusahaan migas nasional untuk menjadi pemilik (ownership) dan pengelola (operatorship) lapangan di dalam negeri dan bahkan di luar negeri.

"Selain menetapkan target pencapaian produksi dan pembukaan lapangan minyak baru, rencana strategis itu juga mengatur pembentukan badan semacam Indonesia Incorporated sektor migas yang akan bertugas mengkoordinasikan berbagai langkah secara terpadu untuk mencapai target tersebut," ujarnya.

Hasil pengamatan Effendi, peran nasional di bidang produksi dan jasa penunjang migas lainnya baru mencapai 15 persen. Padahal perusahaan nasional sudah mampu menguasai teknologi, sumber daya manusia dan mampu bersaing di pasar global.

Penurunan Produksi

Menanggapi penurunan produksi minyak mentah nasional yang cukup drastis, Effendi mengatakan peningkatan produksi minyak mentah nasional masih bisa dipacu. Namun pemerintah mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mengoptimalkan produksi lapangan minyak marginal serta memperbanyak operator.

Artinya, kalau satu kontrak kerja sama (KKS) dengan satu operator yang menguasai puluhan lapangan minyak, dipecah menjadi beberapa operator, maka akan lebih menarik bagi investor. "Ini hanya salah satu cara memacu produksi minyak," katanya.

Ia mengatakan, produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan. Tahun 2003, produksi minyak sebesar 1,146 juta barel per hari (bph), tahun 2004 turun menjadi 1,096 juta bph dan tahun 2005 sebesar 1,062 juta bph. Target produksi minyak dalam APBN 2006 dipatok 1,05 juta bph, namun sampai Juli 2006 posisi produksi minyak mentah Indonesia hanya sekitar 1,028 juta bph.

Bahkan jika tidak ada tambahan produksi dari lapangan baru dan penurunan produksi dari lapangan yang telah ada (existing)-yang ternyata lebih parah dari tahun lalu-bisa jadi pada akhir 2006 nanti rata-rata produksi minyak Indonesia hanya 909.000 bph. ''Produksi minyak yang terus turun dan meleset dari target APBN ini akan mempengaruhi pendapatan negara,'' kata Effendi.

Menurut dia, tidak kurang dari 60 lapangan tua yang tidur, namun masih berpotensi dieksploitasi kembali. Lapangan minyak tua itu sebagian masih dikuasai perusahaan asing dan nasional. "Apabila lapangan tua itu dikelola secara baik, dapat meningkatkan produksi minyak nasional sekitar 200-300 barel/hari," ujarnya.

Kaukus Migas

Untuk merapatkan barisan, sekaligus memperkokoh ketahanan sektor migas, menurut Effendi, pihaknya bersama sejumlah asosiasi bidang migas lainnya sedang mempersiapkan pertemuan akbar kalangan masyarakat perminyakan nasional, yang disebut sebagai Kaukus Migas.

Terkait hal itu, kata dia kini sedang dipersiapkan rumusan awal tentang rencana strategis industri migas dan perusahaan migas nasional sebagai bagian dari "Indonesia Incorporated 2020". Nantinya rumusan itu akan dibicarakan bersama dengan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan migas nasional yang dimotori perusahaan hulu migas nasional serta perusahaan jasa dan barang.

Dalam rumusan awal ini, antara lain ditargetkan pada 2020, seluruh lapangan minyak kecil dan menengah, serta mayoritas lapangan minyak besar sudah ditangani dan dimiliki kontraknya oleh perusahaan nasional dengan total kepemilikan minimal 70 persen.

Sementara, produksi minyak nasional ditargetkan mencapai 2 juta bph yang 65 persennya berasal dari operasi domestik, 25 persen dari operasi global dan 10 persen dari energi alternatif. (ant-33)