BANJARNEGARA - Pemberian fasilitas kendaraan dinas maupun operasional bagi pejabat eksekutif, sudah sesuai dengan aturan. Pengadaannya juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Mendagri No 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Umum Setda Banjarnegara Winarso Wiwit Sulistyo, menanggapi penilaian Pansus I DPRD soal kendaraan operasional bagi pejabat eksekutif, beberapa waktu lalu.

Sejumlah anggota Pansus I dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Bupati TA 2005, Jumat (21/7) lalu, menilai pemberian fasilitas mobil dinas atau operasional bagi sejumlah pejabat eksekutif, sebagai pemborosan dan tak ada aturannya, (SM, 22/7).''Kami selalu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan jika semua aturan soal fasilitas diterapkan, masih banyak yang belum tercukupi. Namun kami paham, APBD belum mampu membiayainya.''

Winarso juga menyayangkan penilaian anggota DPRD yang kurang jeli. Selain ada aturannya, fasilitas bagi eksekutif dan legislatif jelas berbeda. Sebab harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Mendagri No 7 Tahun 2006, kendaraan perorangan dinas hanya untuk pejabat negara, termasuk bupati dan wakilnya. Untuk bupati, ada dua jenis kendaraan. Yakni sedan bermesin 2.500 cc dan jip 3200 cc. Adapun kendaraan untuk wakil bupati, satu sedan 2.200 cc dan satu jip 2.500 cc.

Peraturan juga mengatur pemberian kendaraan dinas operasional jabatan bagi pejabat eselon II yang meliputi sekretaris daerah (sekda), kepala dinas/badan, staf ahli, dan asisten. Untuk mereka, disediakan satu kendaraan sedan atau minibus 1.800 cc.

Untuk eselon III, disediakan satu kendaraan minibus 1.500 cc. Yang berada pada posisi ini, di antaranya mereka yang menjabat sebagai kepala bagian (kabag), camat, kepala bidang (kabid) pada sejumlah dinas. Sementara bagi eselon IV, disediakan sepeda motor dinas. (H25-36m)