SEJAK Soeharto lengser 8 tahun lalu, Program Keluarga Berencana (KB) boleh dibilang mengalami stagnasi. Tidak ada lagi kampanye KB dan sosialisasi alat-alat kontrasepsi gratis. Bahkan banyak ibu-ibu yang datang ke puskesmas-puskesmas untuk mendapatkan layanan suntik KB sering kecele.

"Obatnya habis, Bu. Ibu bisa datang ke tempat saya. Harganya agak mahal, tapi lebih berkualitas," tutur bidan atau dokter puskesmas kepada ibu-ibu yang ingin mendapatkan layanan suntik KB. Kasus ini bisa menjadi indikasi betapa program KB sudah tidak lagi diperhatikan oleh pemerintah, dan karenanya dokter maupun bidan mendapatkan peluang emas untuk membisniskannya.

Sebelum Soeharto lengser, program KB memang sudah dikembangkan dengan pencanangan KB Mandiri, yang berarti mengurangi peran pemerintah dan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjalankannya. Konsekuensi dari KB Mandiri sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat sendiri, di antaranya harus membayar harga alat-alat kontrasepsi yang diperlukannya.

Maksud pencanangan KB Mandiri, sebenarnya sesuai dengan semangat demokratisasi KB dan juga tujuan KB itu sendiri. Tapi faktanya KB Mandiri semakin memberatkan masyarakat untuk memperoleh alat-alat kontrasepsi yang dibutuhkannya. Dalam hal ini harga semua jenis kontrasepsi terus naik, karena sama dengan komoditas lain yang bisa diperdagangkan dengan bebas. Bahkan, puskesmas (atau klinik KB) yang seharusnya tetap bertugas memberikan pelayanan KB murah kepada masyarakat miskin, semakin tidak mengindahkan tugasnya tersebut, seperti kasus yang dipaparkan di atas.

Kini boleh dikatakan hanya masyarakat yang relatif mampu secara ekonomi saja yang tetap menjalankan KB Mandiri. Sementara masyarakat miskin semakin tidak peduli terhadap program KB, karena untuk makan saja susah apalagi membeli alat kontrasepsi.

Akibatnya baby booming (ledakan angka kelahiran bayi) sulit dicegah. Dengan demikian, program KB Mandiri bisa dikatakan telah gagal.

Artinya, hanya kalangan mampu yang menjalankannya, sedangkan kalangan tidak mampu semakin banyak yang meninggalkannya. Akibatnya, jumlah angka penduduk miskin terus bertambah.

Tindakam Darurat

Dari data empiris di sejumlah negara, terjadinya baby booming selalu menimbulkan banyak masalah sosial ekonomi yang kompleks. Dari angka aborsi yang tinggi, hingga angka pengangguran yang melonjak terjadi juga lonjakan angka kematian ibu dan bayi akibat kehamilan dan persalinan yang tidak aman yang sangat sulit diatasi.

Selain itu masalah yang lebih buruk lagi seperti terjadinya the lost generation juga sangat sulit diatasi. Dengan demikian, untuk mencegah baby booming, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak cukup dengan melanjutkan program KB, termasuk KB Mandiri, melainkan harus dengan tindakan-tindakan darurat. Untuk merealisasikan tindakan darurat pemerintahan SBY perlu membuat skala prioritas kerja, misalnya sebagai berikut.

Pertama, melakukan pemetaan kepadatan penduduk miskin di semua daerah secara cermat. Dalam hal ini, lembaga-lembaga swadaya masyarakat perlu dilibatkan, agar hasilnya lebih kredibel dan akuntabel. Jangan pernah lagi hanya mempercayakannya kepada instansi negeri, karena kini semua instansi negeri telah terlanjur korup dan untuk menangani hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah sosial semakin buruk.

Kedua, membuka jalur distribusi alat-alat kontrasepsi seluas-luasnya, untuk memudahkan dan meringankan masyarakat yang membutuhkannya. Harga semua jenis alat kontrasepsi, terutama pil, kondom dan suntik KB harus diupayakan untuk bisa dijangkau oleh masyarakat miskin, bahkan jika perlu digratiskan.

Dalam hal ini, puskesmas dan klinik KB harus selalu menyediakan pelayanan KB gratis dan dilarang memperdagangkan alat-alat kontrasepsi, khususnya jenis pil, kondom dan suntik.

Ketiga, melancarkan kampanye demokratisasi KB, dengan target kaum laki-laki agar citra KB tidak lagi diskriminatif. Fenomena KB hanya urusan perempuan harus dikikis, karena telah terjadi kemajuan dalam pemberdayaan perempuan yag cukup signifikan.

Misalnya, kini banyak perempuan yang memiliki karier atau bekerja di luar rumah, sehingga tidak perlu dibebani lagi dengan urusan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Dalam hal ini, banyak suami yang lemah secara ekonomis, yang sepantasnya dimandulkan dengan vasektomi maupun rutin memakai kondom.

Keempat, melibatkan kalangan pemuka agama untuk mendukung program KB, agar tidak ada lagi kontroversial mengenai haram dan halal menggunakan alat-alat kontrasepsi. Hal ini sudah pernah dilakukan Orde Baru, tapi sering tidak konsisten sehingga tetap saja di tengah masyarakat muncul keraguan teologis dalam ber-KB. Mungkin, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan fakta khusus mengenai pentingnya upaya pencegahan baby booming dengan dalil-dalil aqli (logika) agar ada penetapan hukum yang mantap untuk menghindari risiko-risiko sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Kelima, menjadikan cabang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sebagai mata pelajaran di sekolah dasar (SD), agar anak-anak sudah mendapat bekal pengetahuan yang cukup tentang manajemen reproduksi sebelum usia puber. Maka, pendidikan seks tidak lagi ditabukan di SD, karena pendidikan seks yang terlambat bisa melahirkan jutaan remaja yang buta seks sehat dan aman.

Terjadinya kasus-kasus kecelakaan yang berkaitan dengan reproduksi di kalangan remaja, seperti kehamilan dini dan aborsi justru bisa dikatakan sebagai akibat dari tiadanya pendidikan seks di SD.

Ibarat peta, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi akan membuat remaja lebih mantap menjalani hidupnya dengan aman.

Peran Istri Pejabat

Di era reforemasi ini peran istri pejabat (khususnya Ibu Negara) diperlukan untuk memelopori tindakan darurat mencegah ledakan penduduk, dengan menggalang sebanyak mungkin kekuatan untuk membantu rakyat miskin menjalankan program KB dengan menitikberatkan upaya mengontrol kehamilan dan persalinan yang aman dan sehat. Untuk itu Ibu Negara selayaknya memiliki kantor sendiri khusus untuk urusan KB di luar kantor BKKBN (Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional).

Dengan keterlibatan Ibu Negara dan semua istri pejabat secara aktif, program-program kependudukan yang telah dicanangkan oleh pemerintah bisa dikontrol dari dua sisi, sehingga jika mengalami kemacetan atau penyimpangan bisa segera terdeteksi.

Untuk pembiayaan operasional keterlibatannya dalam tindakan darurat itu, Ibu Negara bisa menggalinya dari sektor swasta, dan bukan dari kas negara. Diperlukan kreativitas untuk menggaet banyak kalangan swasta agar bersedia menjadi sponsor program KB. Mungkin pola mengumpulan dana semacam jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) bisa ditiru.

Sudah barang tentu jika Ibu Negara bersedia aktif melakukan tindakan darurat mencegah ledakan penduduk, dengan sendirinya istri-istri pejabat di bawahnya pasti akan bergabung, sehingga fenomena "istri-istri pejabat hanya gemar berbelanja" tergantikan oleh fenomena "istri-istri pejabat yang peduli pada kaumnya".

Bagaimanapun, keberhasilan dari tindakan darurat mencegah baby booming lebih banyak berkaitan dengan nasib kaum perempuan terutama yang berada di garis kemiskinan yang jumlahnya terus melonjak di seluruh pelosok tanah air kita. Baby booming bisa dikatakan sebagai bahaya laten yang seharusnya memang segera ditangkal oleh semua pihak, dengan kepeloporan Ibu Negara dan istri-istri pejabat serta pemerintah pusat dan daerah. (11)

- Marta Mahardika, guru, pemerhati kesehatan masyarakat.