SEMARANG - Gedung-gedung SD yang rata tanah akibat gempa di Klaten, kemungkinan tak tertangani. Sebab, saat ini tidak ada satu pun sumber anggaran yang bisa digunakan untuk merekonstruksi sarana pendidikan tersebut.

Kekurangan Rp 32 miliar, diperkirakan hanya bisa diandalkan dari pembahasan APBD murni 2007. Sementara itu harapan dana dari pusat dan bantuan yang dijanjikan dari negara lain tak juga cair.

''Panitia anggaran (PA) sudah meminta pemprov membuat blue print yang jelas untuk prioritas bangunan yang dikerjakan. Rencananya pada 2008 proses diharapkan sudah selesai,'' ujar R Sukoco, anggota Komisi C yang juga Panitia Anggaran DPRD Jateng, kemarin.

Menurut dia, DPRD menyesalkan perencanaan pemerintah pusat yang dinilai tidak baik atau semrawut. Kenyataannya, dana pusat saat ini tidak ada, sementara pernyataan bantuan terus didegungkan. Hal itu menyulitkan pemprov, lantaran harus mengejar dana ke sana-sini untuk menutupi kekurangan kebutuhan.

Di sisi lain, APBD Kabupaten Klaten sangat kecil, yakni secara keseluruhan tidak sampai Rp 1 triliun. Dia menambahkan, daerah sendiri tidak bisa mengharapkan dana bantuan yang dijanjikan luar negeri beberapa saat setelah gempa.

Meski di media massa menyebutkan nilai bantuan hingga 10 juta dolar AS, sampai saat ini bantuan itu tidak juga cair. Sebagian besar dana yang ada adalah bantuan bersyarat, yakni komitmen utang lunak.

''Banyak bantuan yang muncul di media, ada yang dari LSM, kelompok warga, atau dari penghimpunan dana yang dilakukan media massa sendiri. Yang bisa dilakukan saat ini, paling tidak ada koordinasi bersama agar sumbangan dapat terarah. Kalau memang tidak percaya kepada tim pemerintah, silakan bergerak sendiri, asal pada wilayah yang disepakati,'' ujar dia.

Untuk pembahasan dalam waktu dekat, DPRD mendesak agar rencana APBD murni Rp 32 miliar untuk SD bisa diuatamakan. Bila tidak, pihaknya khawatir akan mengakibatkan munculnya generasi tanpa pendidikan di daerah gempa akibat kesulitan sarana belajar.

Di sisi lain, lanjut dia, kalau pun diberi dana, pendirian bangunan tidak bisa langsung lantaran proses pembersihan gedung ambruk akan butuh waktu lama. (H12,G17-46a)